Polda Kalbar - Perbedaan, multi etnis dan
keragaman budaya adalah ciri khas Bangsa Indonesia, hal ini adalah salah satu
nilai kekayaan Indonesia, dimana keberagaman tersebut disatukan dengan bingkai
Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Arus globalisasi, ancaman modernisasi bukan lah
suatu hal yang bisa menggantikan nilai – nilai dan budaya bangsa, sehingga
persatuan dan persatuan tetap adalah hal yang utama baik dalam pesta demokrasi
dan perbedaan apapun kita semua disatukan oleh semangat kebangsaan dan budaya
demokrasi pancasila.
Demikian hal tersebut disampaikan Kapolda Kalbar,
Irjen Pol Drs Didi Haryono SH MH dalam acara FGD Deklarasi Narasi Kebangsaan
Pemilu 2019 yang mengusung tema menakar konflik horizontal dalam pusaran tahun
demokrasi Pemilu 2019 yang bertujuan untuk mempersatukan kerukunan budaya dan
agama lintas masyarakat di Kalimantan Barat, bertempat di Hotel Mercure
Pontianak, pada hari Senin, (01/10/2018).
Hari ini 1 Oktober, tepat kita merayakan hari
kesaktian Pancasila dimana esensi dalam peringatan tersebut adalah, salah satu
pilar bangsa yaitu pancasila adalah sebagai pondasi dan pandangan hidup bangsa
indonesia, yang berperan strategis sebagai pedoman dasar untuk mengatur
penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang, ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan,” katanya.
Ditengah terpaan dan pengaruh
globalisasi/modernisasi Indonesia harus menerima konsekuensi perubahan
tersebut, terkadang selain dampak positif muncul dampak – dampak negatif yang
timbul bahkan dapat mengikis nilai – nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat,
perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata yang tidak paralel
dengan kehidupan di dunia digital, terlebih media sosial kini dipenuhi berita
informasi palsu (hoax), provokasi, fitnah, sikap intoleran bahkan anti
pancasila.
“Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat
informasi begitu cepat beredar luas, keberadaan internet sebagai media online
membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar sangat
cepat, seperti yang saya sampaikan ini adalah salah satu dampak dari kemajuan
dan era globalisasi tersebut,” ungkapnya
Kembali berbicara tentang demokrasi, tahun ini
kita telah melaksanakan Pilkada serentak dan Pemilu 2019 yang sudah memasuki
tahapan kampanye, Kalimantan Barat yang syarat dengan kompleksitas serta
karakteristik kerawanan tersendiri, pada Pilkada serentak 2018 KPU menetapkan
indeks kerawanan pilkada pada rangking ke-2 paling rawan setelah Papua.
“Namun berkat kerjasama, soliditas antar stake
holder, elemen pemerintah dan profesionalitas penyelenggara Pemilu serta serta
pemahaman masyarakat Kalbar yang selalu ingin menjadikan pesta demokrasi
sebagai pesta yang syarat akan damai, tertib dan sejuk maka pelaksanaan Pilkada
serentak 2018 Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang tersukses dan
teraman,” tuturnya.
Menyikapi pemilu 2019 yang sudah memasuki tahapan
kampanye tentunya hal-hal baik yang telah kita lakukan dalam mengawal,
melancarkan dan mensukseskan pilkada kemarin menjadi contoh dan referensi kita
bersama. “Ada beberapa ancaman kedepan yang harus kita inditifikasi bersama
dalam penyelengaraan pesta demokarasi 2019, seperti politik identitas, isu
hoax/ujaran kebencian, dan konflik horisontal,” ungkapnya.
Penggunaan media sosial makin mengarah kepada
ujaran kebencian dan bentuk-bentuk intoleransi serta informasi palsu (hoax)
menjadi trending topic yang marak menghiasi jagad media sosial. Hal ini
berlangsung khususnya di situasi politik tertentu, misalnya saat pemilu Pilpres
dan Pileg 2019, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik yang
dilakukan melalui media sosial,” tuturnya.
Peran media dalam membentuk sebuah opini kepada
civil society, perubahan dinamika masyarakat saat ini menuntut kita semua
berfikir cepat, cerdas dan tepat untuk menentukan bagaimana situasi ini kita
bawa kepada situasi yang positif.
“Perkembangan zaman boleh saja terjadi namun kita
tetap berpegang kepada benteng dan landasan kita sebagai warga negara, yaitu
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 1945 serta NKRI, sehingga situasi dan
kondisi perubahan tersebut menjadi sebuah kebaikan bagi kita bersama,
masyarakat bangsa dan negara khususnya di Kalimantan Barat,” terangnya.
Besarnya peran media baik konvensional dan sosial
dalam membentuk opini dimasyarakat penting kita sikapi dengan bijak karena
opini tidak selamanya positif ini dapat dimanfaatkan menjadi sebuah trending
sosial yang diarahkan menjadi sebuah isu/pemberitaan yang tidak benar yang
mendorong masyarakat cenderung mengambil sikap bahkan tindakan yang bisa memicu
kerawanan kamtibmas bahkan dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial.
“Dalam kurun dua tahun terakhir ini polda kalbar
sendiri telah menangani 20 tindak pidana ITE, tindak pidana kesusilaan,
perjudian, sara, hacking dan ujaran kebencian, ini diakibatkan penggunaan media
elektronik dan media sosial yang tidak bijak,” ungkap dia.
Untuk itu kita hadir bersama disini membahas dan
duduk bersama guna menyatukan kembali komitmen dalam mensuksesakan pesta
demokrasi pemilu 2019 di Kalimantan Barat yang aman, lancar dan sukses,”
tutupnya
Sebagai informasi, kegiayan FGD ini dihadiri
Wakapolda Kalbar; Forkopimda; KPU Provinsi Kalbar; KNPI Kalbar; Ketua BEM
seluruh universitas Kalbar; Tokoh agama, adat, politik dan tokoh masyarakat
kalbar dan tamu undangan lainnya.
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau
