Polda Kalbar - Penyelenggaraan pelatihan fungsi teknis Kepolisian di SPN Pontianak ini
peserta berjumlah 150 personel. Mereka mengikuti empat jenis pelatihan. Di
antaranya, Bintara Gakkumdu, pelatihan Bintara / PNS Gol II Manajemen
Perencanaan dan Anggaran, pelatihan Bintara / Tamtama Menembak, pelatihan
Bintara / PNS Golongan II Perwabkeu, dan pelatihan Bintara Tactical Prog (TWG,
TFG & ITG), ini pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan
Polda Kalimantan Barat.
Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH berharap, walaupun dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat,
namun diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuandi bidang kepolisian.
“Sehingga
sekembalinya dari SPN Pontianak ini, para anggota dapat menunjukkan peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat dengan berbekal ilmu pengetahuan dan keterampilan
yang sudah dipelajari. Namun melihat dari semangat belajar menunjukan hasil
pretest dan posttest mengalami kenaikan nilai yang cukup baik,” kata Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH.
Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH menyadari, bahwa pelatihan
yang hanya enam hari ini, bila dikaitkan dengan tantangan tugas yang akan
hadapi tentunya belumlah cukup. Apalagi
di tahun 2019 ini merupakan tahun politik.
“Di
mana kita akan menghadapi hajat besar yaitu pesta demokrasi dalam pemilu. Oleh
karena itu harapan pimpinan Polri, pengetahuan dan keterampilan yang saudara
terima selama pelatihan, hendaknya diterapkan di tempat tugas masing-masing,
sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik
secara individu maupun kelompok,” ujar Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda)
Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH.
Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH, berujar untuk memiliki anggota Polri yang berkualitas, menurut
seorang pakar ada empat hal yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah, adanya
motivasi baik dari dalam maupun dari luar individu, latar belakang pendidikan
yang memadai, pelatihan yang disesuaikan dengan tantangan tugas serta kesejahteraan
yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap individu anggota.
“Dalam
peningkatan kesejahteraan polri, pimpinan telah berupaya salah satunya melalui
program remunerasi yaitu penggajian berbasis kinerja. sedangkan untuk
menghadapi tantangan tugas ke depan, polri telah memprogramkan pelatihan secara
periodik seperti yang kita laksanakan saat ini,” ucap Wakil Kepala Kepolisian
(Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH.
Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH mengajak, untuk terus
tingkatkan pengetahuan yang sudah didapat. Caranya adalah gunakanlah waktu
luang untuk membaca buku petunjuk dan kuasailah informasi.
“Sehingga
kita tidak ketinggalan informasi yang ada, baik kebijakan pimpinan polri maupun
peraturan-peraturan yang ada sebagai landasan pelaksanaan tugas, sehingga dapat
memberikan perlindungan serta menciptakan rasa aman kepada masyarakat,” ujar
Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi
Dra Sri Handayani MH.
Perubahan
yang terjadi diberbagai aspek kehidupan masyarakat, menyebabkan timbulnya
tantangan tugas polri yang semakin berat dan kompleks. Hal ini terlihat dari
munculnya berbagai potensi kerawanan dalam berbagai kehidupan masyarakat, baik
ditingkat daerah maupun ditingkat nasional.
“Seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi khususnya bidang informasi berdampak
pula kepada munculnya kejahatan berdimensi baru dengan modus operandi yang
canggih bersama bahwa, dan sulit pembuktiannya,” kata Wakil Kepala Kepolisian
(Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH.
Guna
mengantisipasi ancaman dan gangguan serta tantangan tersebut, seorang personel
polisi wajib meningkatkan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan. Seperti halnya yang dilaksanakan saat ini. “Sehingga para peserta
pelatihan memiliki cakrawala dan wawasan pengetahuan yang luas di bidangnya
masing-masing,” tutur Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat
Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri Handayani MH.
Program
jilid I sampai dengan jilid III itu merupakan program top down, selanjutnya
untuk tahun 2019, Polda Kalimantan Barat melakukan pola buttom up yaitu program
pro-active policing. Yang di mana polsek sebagai lini terdepan dalam
pelaksanaan Harkamtibmas, pelayanan prima kepada masyarakat dan penegakan hukum
yang menjunjung kearifan lokal (humanis).
Yang
dimaksud Polsek sebagai lini terdepan Harkamtibmas 2019 dengan program- program
unggulan, sebagai berikut:
1.
keberadaan Pos Kamling yang diawaki dan dilengkapi dengan personel yang mumpuni
dan sarpras yang memadai di setiap desa.
2.
pola Siskamling yang modern di setiap desa.
3.
membangun sinergitas Polri dengan perangkat desa dalam kebersamaan penyelesaian
masalah-masalah sosial.
4.
menjaga dan menegakkan aturan hukum dalam pengelolaan lingkungan hidup dari
pencemaran terhadap air, udara, tanah, lembah dan sungai.
5.
mendeteksi diri terhadap lokasi- lokasi yang rawan bencana alam dan upaya-upaya
penyelamatan diri dan evakuasi.
“Kebijakan
Bapak Kapolda Kalbar yang telah saya sampaikan di atas sejalan dengan program
yang sedang dilaksanakan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, untuk
memperbanyak desa mandiri di wilayah Kalimantan Barat,” ujar Wakil Kepala
Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH.
Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH, berharap kepada seluruh personel polisi untuk terus tingkatkan kemampuan. Baik pada aspek
kognitif (intelektual) maupun psikomotorik (skill) dengan membaca berbagai
literatur.
“Pertajam
kepekaan anda terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di tengah masyarakat,
cepat mengambil sikap dan cepat menyesuaikan perubahan yang ada,” tutur Wakil
Kepala Kepolisian (Wakapolda) Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Dra Sri
Handayani MH.
Meningkatkan
kehadiran aparat kepolisian di tengah masyarakat untuk membangun kemitraan yang
efektif. Sehingga hal itu dapat mewujudkan kesadaran, ketaatan hukum dan
partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Harkamtibmas.
____________
[ Informasi
di atas ditulis, diramu, dikemas oleh Kepala Urusan Liputan Produksi
Dokumentasi (Lipprodok) Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi
(AKP) Cucu Safiyudin MH ]
