Polda
Kalbar
- Apel Kesiapan Pengawasan Pemilihan
Umum Tahun 2019 digelar di Auitorium Universitas Tanjungpura, pada Kamis, 14
Maret 2019 dihadiri ribuan peserta dari Bawasku se- Kalimantan Barat. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH juga hadir dalam kegiatan
itu menyampaikan bahwa situasi Kamtibmas
Kalbar sampai dengan saat ini, dalam dinamika pesta demokrasi Pemilu 2019 masih
dalam kondisi kondusif.
“Ini
merupakan hasil dari komitmen kita semua yang menginginkan kalimantan barat
sebagai provinsi yang aman, damai, bermartabat dan elegant,” kata Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menjelaskan, dalam penyelenggaraan
Pemilu 2019 Polri khususnya Polda Kalbar turut serta dan terlibat langsung
dalam pelaksanaan pengamanannya, polda kalbar tentunya memastikan
penyelenggaraan pemilu 2019 harus berlangsung aman, damai dan sukses.
“Walaupun
ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan tahapan pemilu 2019, dilihat dari
data yang terhimpun, terdapat 84 laporan yang diterima Bawaslu, 69 jumlah temuan langsung, 15 laporan masuk,
di antaranya 55 pelanggaran ADM, 14 dikategorikan pidana, 4 etika, 5 UU
lainnya,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menyebut, dari 14 laporan yang terindikasi pidana, centra Gakkumdu telah
menyelesaikan 1 perkara sampai dengan pengadilan, sedangkan 13 laporan lainnya
tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan karena tidak cukup bukti dan tidak
memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Polda Kalbar juga menangani perkara UU ITE
yang berhubungan dengan pilkada dan pemilu.
“Tahun
2018 jumlah kasus 5, terdiri 4 kasus ujaran kebencian dan 1 kasus pencemaran
nama baik, semua telah tahap 2 dan vonis pengadilan. Tahun 2019 jumlah kasus 3,
kesemuanya adalah kasus hoaks atau informasi bohong,” ucap Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Besarnya
peran informasi dan teknologi tentunya membawa dampak positif maupun negatif.
Dampak negatifnya seperti hoaks, ujaran kebencian maupun provokasi sara yang
sering dimanfaatkan oleh oknum – oknum tertentu guna kepentingan seseorang
maupun kelompok. Dalam hal ini Polda Kalbar memberikan perhatian serius
terutama tindak pidana ITE yang terafiliasi dengan pemilu, dan mengambil
langkah tegas dalam penindakan/penegakan hukum.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH mengingatkan, penyelenggaraan
pesta demokrasi tahun 2019 dalam optik kepolisian adalah sebuah nilai besar
yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Sehingga
dengan menjamin sukses serta amannya pesta demokrasi tersebut secara tidak
langsung kita mengajarkan masyarakat terhadap pentingnya 4 pilar kebangsaan
(NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi pola pikir
dan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dalam
menjalankan kehidupannya kita bersama-sama dengan masyarakat dan pemerintah
harus memahami pentingnya cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan
lingkungannya. Mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Integrasi
nasional dari keberagaman kultural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan
politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan
keamanan, yang dibingkai dengan negara kesatuan republik indonesia.
“Kita
semua yang hadir di sini dalam apel kesiapan pengawasan pemilihan umum tahun
2019 tentunya menginginkan agar pernyelenggaraan pemilu dapat berlangsung
tertib dan memastikan berjalan aman serta mampu menjamin suksesnya penyelenggaraan
pemilu 2019 di Kalimantan Barat,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Pengalaman
Pilkada Serentak 2018 tentunya menjadi
alat ukur kita dalam kebersamaan dan soliditas yang tinggi baik dari unsur
pemerintah maupun dari unsur komponen masyarakat yang sama-sama menginginkan
Kalbar menjadi provinsi yang maju dan
berhasil membawa kalbar sebagai provinsi teraman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018.
“Oleh
sebab itu begitu mulianya tujuan politik yang sejatinya, proses dan tahapannya
berjalan secara santun, damai dan bermartabat. Barometer politik santun atau
politik yang beretika adalah menghilangkan fitnah, agitasi/hasutan, provokasi,
penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian. termasuk di dalamnya
mempolitisasi isu agama dan sara,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Gubernur
Kalimantan Barat, H Sutarmidji SH M.Hum, yang juga hadir dalam Apel Kesiapan
Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 digelar di Audmitorium Universitas
Tanjungpura berharap, "Bawaslu harus betul-betul menegakan aturan, jangan
sekali kali biarkan satu pelanggaran itu diabaikan. Paling berat itu
mengawasinya nanti bukan Pilpres bukan DPD atau DPR, yang ribut biasanya di
DPRD tingkat II. Petarungannya di situ berdasarkan pengalaman yang
sudah-sudah," ujar Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji SH M.Hum.
Akan
tetapi, Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji SH M.Hum, bilang,”Saya yakin
petugas Bawaslu menjadi penegak aturan penyelenggara Pemilu yang
berkualitas,".
Sementara
itu, menurut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan
Barat Ruhermansyah SH, "Kita harus berkomitmen menciptakan Pemilu yang
berintegrasi dan berkualitas. Kami pengawas Pemilu siap tanpa ragu untuk
mengawasi penyelenggaraan Pemilu,"
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan
Barat Ruhermansyah SH juga penuh harap,"Pahami tugas dengan baik.
Khususnya saat perhitungan dan pengumuman saat Pemilu. Tolong netral, ada
dugaan pelanggaran segera tindak, jangan ragu-ragu,".
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau
