Polres Sanggau - Bupati Sanggau, Paolus Hadi memimpin rapat koordinasi terkait
Kebakaran hutan dan lahan (Kahutla) di Aula Kantor Bupati Sanggau, Selasa
(10/9/2019).
Rapat digelar sebagai tindaklanjut fressconfren dengan Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura.
Hadir juga
Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, Kapolres Sanggau, AKBP Imam Riyadi,
Pasiops Kodim 1204/Sgu Kapten Agus Mulyanah, Beberapa
Kepala OPD Sanggau termasuk Camat, Kapolsek jajaran Polres Sanggau dan Danramil
se Kabupaten Sanggau dan pihak perusahaan di Kabupaten Sanggau dan undangan
lainya.
Dalam
sambutanya, Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta perusahaan
perkebunan di Kabupaten Sanggau melakukan revisi Hak Guna Usaha (HGU) miliik
masyarakat yang masuk ke dalam lahan konsensi perusahaan.
Bupati
menjelaskan terkait Undang-undang atau aturan kepada pihak perusahaan agar
membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan dan tidak membiarkan terjadinya
kebakaran hutan dan lahan diwilayah HGUnya.
Undang-undang
tersebut adalah UU nomor 79 tahun 2014 tentang perkebunan (Pasal 56 dan 154),
selanjut Permentan RI nomor 5/Permentan/KB.410/E 2018 tentang pembukaan dan
atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.
Berikutnya UU
nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU
nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan terakhir pergub Kalbar nomor 39 tahun
2019 tentang pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
"Perlu
bapak ibu pimpinan perusahaan ketahui bahwa aturan ini akan ditegakkan. Hukuman
bagi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan hingga sampai kepada
pencabutan izin, Saya minta jangan main-main dengan ini,"tegasnya.
PH sapaan
akrabnya menegaskan, ketika pihak perusahaan mengklaim luasan HGU, dan jika
ditemukan ada titik api diwilayah HGU tersebut maka pihak perusahaan bisa
diperiksa oleh pihak yang berwajib.
"Karena itu areal perusahaan sebagai penanggungjawabnya. Tadi sudah saya sampaikan aturannya," ujarnya.
Dikatakanya,
bahwa Ia sudah beberapa kali mengirim surat kepada pihak perusahaan untuk
segera merevisi HGUnya.
"Jangan datang minta izin nambah lahan, tapi revisi tidak pernah dilakukan," tegasnya.
PH juga
meminta kepada Dinas Hutbun Sanggau dan Wakil Bupati sebagai Ketua Satgas
pengendalian Karhutla untuk segera membuatkan peringatan.
Selain itu, Ia
menambahkan bahwa saat ini dunia sudah berubah, dulu perusahaan terkesan tidak
perduli dengan Karhutla, tapi sekarang perusahaan dituntut untuk peduli.
"Saya
minta perusahaan yang mengirim perwakilannya untuk menghadiri rapat hari ini,
saya minta sampaikan kepada pimpinannya masing-masing. Kalau kalian main-main
siap-siap terima konsekuensinya, kami tidak mau dibilang melakukan pembiaran.
Saya minta Camat, Kapolsek beserta Danramil untuk memonitor," tegasnya.
Sementara itu,
Kapolres Sanggau AKBP Imam Riyadi menegaskan bahwa petani harus mendapatkan
perlindungan. Kendati begitu, Kapolres mengaku tidak akan membiarkan jika ada
oknum-oknum yang bersembunyi dibalik aturan adat setempat.
"Persoalan
Karhutla menjadi persoalam bersama yang harus diselesaikan secara bersama-sama.
Tentunya kita tidak ingin terus berjibaku dengan persoalan ini setiap tahunnya.
Karena penanganan karhutla ini menurut saya belum termenage dengan baik,
sehingga kita seolah-olah hanya sebagai pemadam kebakaran," ujarnya.
"Pada
saat musim kering baru kita sibuk madamkan api, tapi diluar musim ini kita
lalai, lengah, ini tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang," tambahnya.
Sementara itu,
Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Bunnak) Kabupaten Sanggau H Syafriansah
menyampaikan, Bahwa isu kebakaran kebakaran hutan
dan lahan pada minggu pertama bulan September 2019 cenderung mengalami
peningkatan. Berdasarkan data, dari tanggal 1 sampai 9 September 2019 tercatat
lebih dari 500 hotspot.
"Mudah-mudahan
dalam rapat ini kita bisa mengambil kesimpulan atau tindakan yang akan menjadi
dasar kita melakukan penanangan karhutla di Kabupaten Sanggau," pungkasnya.
