.jpeg)
Polres Sanggau - Pemerintah Kecamatan Toba menggelar rapat evaluasi terkait penyaluran dan penjualan tabung LPG subsidi 3 kilogram di wilayahnya. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor Kecamatan Toba, Dusun Teraju Barat, Desa Teraju, pada Senin (6/10/2025) pagi, sebagai upaya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan harga jual LPG yang kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Rapat yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dihadiri oleh Camat Toba Kanisius Bheny, Kapolsek Toba Iptu Arnold Rocky Montolalu, SH., MH., perwakilan Koramil Toba Serka Merukin, sejumlah pemilik pangkalan LPG, perwakilan agen distribusi seperti PT Dewi Biru Abadi, PT Lumbung Panca Guna, PT Kurnia Sahabat Sejati, serta perwakilan pemerintah desa. Total 20 peserta hadir dalam diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif.
Camat Toba, Kanisius Bheny, dalam arahannya menegaskan bahwa rapat ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, tetapi untuk menggali solusi bersama terhadap persoalan kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, keluhan warga mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kg dan harga yang melampaui HET menjadi sinyal perlunya perbaikan sistem distribusi di lapangan.
“Pemerintah Kecamatan perlu menampung aspirasi masyarakat dan bersama pelaku usaha mencari penyebab kendala agar distribusi berjalan lancar. Harapan kami, masyarakat bisa mendapatkan LPG sesuai harga dan kuota yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolsek Toba Iptu Arnold Rocky Montolalu menyoroti pentingnya penataan sistem distribusi agar penyaluran LPG subsidi tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa permasalahan LPG subsidi umumnya terkait dengan distribusi, kuota, dan penerapan HET yang tidak merata antarwilayah.
“Pendirian sub pangkalan bisa menjadi solusi untuk pemerataan distribusi di setiap dusun. Selain itu, koordinasi terkait penentuan HET harus dilakukan secara objektif agar tidak merugikan masyarakat dan tidak menimbulkan pelanggaran prosedur,” tegas Kapolsek.
Ia juga menyarankan agar pihak agen dan pemerintah kecamatan berkoordinasi dengan Pertamina untuk pengajuan penambahan kuota sesuai kebutuhan riil.
Dalam pertemuan tersebut, para pelaku usaha pangkalan mengungkapkan bahwa penyaluran dari agen biasanya dilakukan empat kali per bulan, dengan satu Delivery Order (DO) berisi sekitar 170 tabung. Namun, konsumsi masyarakat yang kerap membeli hingga lima tabung per rumah tangga turut menjadi penyebab kelangkaan.
.jpeg)
Selain itu, terdapat fakta bahwa beberapa pangkalan di Kecamatan Toba juga melayani permintaan dari desa lain seperti Sansat dan Kampung Baru, sehingga kuota LPG di wilayah Toba berkurang signifikan.
Berdasarkan data yang dihimpun, Kecamatan Toba memiliki tujuh pangkalan aktif dengan total penyaluran sekitar 9.540 tabung per bulan — jumlah yang dinilai belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.
Perbedaan harga di tingkat pengecer juga menjadi sorotan, di mana HET resmi kerap tidak diterapkan secara konsisten karena faktor lokasi dan biaya distribusi yang bervariasi.
Untuk itu, rapat menyepakati beberapa solusi sementara, antara lain pendirian sub pangkalan di setiap dusun, pengajuan tambahan kuota, serta koordinasi penyesuaian HET agar sesuai ketentuan tanpa memberatkan masyarakat.
Rapat evaluasi yang berlangsung selama dua jam tersebut berjalan lancar dan ditutup pada pukul 11.30 WIB dalam situasi aman dan kondusif. Selain menampung aspirasi warga, kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan aparat untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi di Kecamatan Toba.
Kapolsek Toba menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan LPG.
“Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha agar LPG subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” pungkasnya. (Dny Ard / Hms Res Sgu)
