Polda Kalbar Gelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025

Pontianak, Polda Kalbar - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melaksanakan Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2025, sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana (sarpras) dalam menghadapi potensi bencana di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan ini digelar di halaman Mapolda Kalbar, Rabu (5/11).

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., Gubernur Kalimantan Barat Drs H.Ria Norsan dan diikuti oleh forkopimda  personel TNI–Polri, BPBD, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, serta berbagai unsur relawan dan masyarakat.

Dalam amanatnya, Kapolda Kalbar menyampaikan bahwa kegiatan apel ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kesiapan seluruh elemen bangsa menghadapi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Kegiatan ini merupakan bentuk pengecekan terhadap kesiapan personel maupun sarpras dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam. Diharapkan seluruh personel dan stakeholder dapat bersinergi secara sigap, cepat, dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana demi menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegas Kapolda.

Kapolda menjelaskan, berdasarkan laporan United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) tahun 2025, terdapat lebih dari 124 juta jiwa di dunia yang terdampak bencana alam setiap tahunnya.

Secara geografis, Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire menjadikannya sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei World Risk Index 2025 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 negara dengan potensi bencana alam tertinggi.

Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, tercatat 2.606 kejadian bencana di Indonesia, terdiri dari 1.289 banjir, 544 cuaca ekstrem, 511 kebakaran hutan dan lahan (karhutla), 189 tanah longsor, 22 gempa bumi, dan 4 erupsi gunung berapi. Akibatnya, 361 orang meninggal dunia, 37 orang hilang, dan lebih dari 5,2 juta orang mengungsi.

“Dampak bencana alam tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis serta mengganggu kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, dibutuhkan langkah strategis dan berkesinambungan dalam mencegah serta menanggulangi potensi bencana tersebut,” ujar Kapolda.
 
Menurut data BMKG, sebanyak 43,8% wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan puncaknya diperkirakan terjadi antara November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi di sejumlah daerah.

Selain itu, BMKG juga mendeteksi fenomena La Nina yang diperkirakan terjadi mulai November 2025 hingga Februari 2026. Meski tergolong lemah, fenomena ini tetap perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan curah hujan di atas normal, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi Selatan.

Kapolda Kalbar Dalam arahannya, menyampaikan delapan poin penting yang harus menjadi pedoman dalam menghadapi potensi bencana, antara lain:

1. Melakukan deteksi dini dan pemetaan wilayah rawan bencana secara berkelanjutan bersama BMKG dan pihak terkait.
2. Memberikan informasi dan imbauan kamtibmas terkait potensi ancaman bencana.
3. Memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan logistik pendukung tanggap darurat.
4. Melaksanakan simulasi tanggap darurat secara rutin sebagai sarana edukasi dan pelatihan.
5. Mengedepankan kecepatan dan ketepatan respons dalam evakuasi, distribusi bantuan, trauma healing, dan pemulihan pascabencana.
6. Menjalankan tugas kemanusiaan dengan empati, humanis, dan profesional.
7. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai prosedur dan evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan resiliensi.
8. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara TNI, BNPB, Basarnas, PMI, BMKG, pemerintah daerah, dan relawan masyarakat.

Kapolda menegaskan, seluruh pihak harus memastikan kesiapsiagaan yang optimal agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan terpadu, cepat, dan tepat sasaran.

Menutup amanatnya, Kapolda mengutip arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 20 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman, termasuk bencana alam.

“Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk dari badai dan bencana. Amanah ini bukan sekadar tugas, tetapi juga panggilan moral dan wujud pengabdian terhadap kemanusiaan,” tutur Kapolda.

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K., M.M., M.H. menegaskan bahwa kegiatan apel ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memastikan kesiapan tanggap darurat di wilayah Kalimantan Barat.

“Apel kesiapsiagaan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum penting untuk memastikan seluruh personel dan peralatan benar-benar siap menghadapi situasi darurat. Kami di jajaran Polda Kalbar terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan bencana dapat berlangsung cepat, tepat, dan terpadu,” jelas Kombes Pol Bayu.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, BMKG, Basarnas, PMI, serta seluruh elemen masyarakat.

“Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi dan komunikasi yang baik, kita dapat meminimalkan dampak bencana, melindungi masyarakat, dan mempercepat pemulihan pascabencana,” tambahnya.

Kabid Humas juga mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan segera melaporkan setiap kondisi darurat kepada aparat terdekat.

“Kesadaran masyarakat untuk tanggap bencana sangat penting. Laporkan segera bila ada potensi bahaya, agar petugas bisa merespons cepat. Polda Kalbar siap hadir dan bekerja untuk keselamatan masyarakat,” pungkasnya.