Pontianak, Kalbar -
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat resmi memulai siklus anggaran tahun 2026
dengan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi, Penyerahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta Penandatanganan Pakta Integritas Satuan
Kerja (Satker) Jajaran Polda Kalbar.
Acara yang berlangsung di
Graha Khatulistiwa Polda Kalbar pada Selasa (6/1/2026) ini dipimpin oleh
Wakapolda Kalbar, Brigjen Pol Roma Huta Julu, S.I.K., M.Si., dan kegiatan ini
dihadiri oleh Irwasda Polda Kalbar, para Pejabat Utama Polda Kalbar, serta para
Kapolres/ta jajaran.
Dalam sambutannya,
Wakapolda menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas ini merupakan
komitmen moral untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel.
Tahun 2026 sendiri menjadi momentum krusial sebagai tahap awal implementasi
Grand Strategy Polri yang tertuang dalam Renstra 2025–2029.
Beliau menekankan bahwa
setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
Masyarakat.
“Penandatanganan pakta
integritas ini bukan sekadar seremonial, tetapi janji kita untuk bekerja dengan
jujur dan profesional. Saya ingatkan bahwa setiap rupiah dalam DIPA ini adalah
amanah dari rakyat. Gunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, karena
Polri adalah pelayan masyarakat yang harus bekerja dengan nurani,” ujar Brigjen
Pol Roma Huta Julu.
Ia juga merinci lima
sasaran strategis Polda Kalbar tahun ini, yang meliputi pemeliharaan kamtibmas
yang responsif, penegakan hukum humanis, pengembangan SDM adaptif, modernisasi
infrastruktur, serta tata kelola yang transparan.
Sementara itu, ditemui usai
kegiatan, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.,
menjelaskan bahwa penyerahan DIPA yang dilakukan di awal tahun ini bertujuan
agar program kerja kepolisian dapat segera diakselerasi demi pelayanan publik
yang maksimal.
“Dengan diserahkannya DIPA T.A. 2026 ini, Bapak Kapolda melalui
Wakapolda telah menginstruksikan kepada seluruh Kasatker dan Kapolres jajaran
untuk segera melaksanakan program sesuai target disbursement plan. Kami akan
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan tugas pokok
fungsi di lapangan benar-benar sesuai dengan SOP dan manfaatnya langsung
dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Barat,” jelas Kombes Pol Bambang.
Melalui
langkah ini, Polda Kalbar optimistis dapat meningkatkan performa organisasi
dalam menjaga keamanan wilayah serta mewujudkan Polri yang presisi di tengah
tantangan tahun 2026 yang semakin kompleks.
