Polres Sanggau - Kegiatan Survei Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan
Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 digelar
di Wisma Nusantara PLBN Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kamis
(21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah
dalam mengevaluasi pengelolaan kawasan perbatasan secara menyeluruh.
Survei yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu dipimpin langsung oleh
Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat (PKPD) Badan Nasional Pengelola
Perbatasan (BNPP), Brigjen TNI Topri Daeng Balaw.
Kegiatan turut dihadiri sejumlah unsur pemerintah, aparat keamanan, dan
instansi terkait di wilayah perbatasan. Hadir dalam kegiatan tersebut
Sekretaris Camat Entikong Asing, S.Hut., Kasubsektor Entikong IPDA M.P.
Harahap, S.H. mewakili Kapolsek Entikong AKP Donny Sembiring, S.H., perwakilan
Satgas Pamtas, Kepala Desa Entikong Joko, Kepala Bea Cukai Entikong Rudi Endro
Pratiko, perwakilan Imigrasi Kelas II TPI Entikong, serta perwakilan Lintas
Komunitas Kawasan (LKK) Entikong.
Kegiatan survei berlangsung dalam bentuk rapat koordinasi dan diskusi
lintas sektor guna menyerap berbagai masukan terkait kondisi, kebutuhan, hingga
tantangan pengelolaan kawasan perbatasan di Entikong.
Dalam forum tersebut, Satgas Pamtas Entikong menyampaikan perlunya
perhatian terhadap tiga pos jaga di wilayah perbatasan yang mengalami kerusakan
bangunan. Salah satu pos yang menjadi perhatian ialah Pos Perbatasan Segumon
yang dinilai memerlukan perbaikan segera demi mendukung pelaksanaan tugas
pengamanan wilayah perbatasan negara.
Selain itu, pihak Badan Karantina juga menyampaikan sejumlah kendala
dalam pelayanan pemeriksaan di perbatasan. Penggunaan alat X-Ray disebut masih
belum optimal, sementara kapasitas gedung pelayanan dinilai belum memadai,
khususnya saat terjadi pemulangan deportasi dengan jumlah orang yang cukup
banyak.
Kepala Desa Entikong Joko turut menyampaikan usulan terkait penertiban
bangunan warga yang berada terlalu dekat dengan badan jalan di wilayah
Kecamatan Entikong. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu
keselamatan dan akses pengguna jalan apabila tidak segera ditindaklanjuti.
Tidak hanya itu, pemerintah desa juga mengusulkan pembangunan atau
pengembangan kantor desa yang dinilai sudah tidak lagi memadai. Ruang pelayanan
yang sempit dinilai kurang mendukung peningkatan pelayanan administrasi maupun
kegiatan masyarakat yang terus berkembang.
Sementara itu, pihak Imigrasi Kelas II TPI Entikong memaparkan rencana
penataan layanan Pas Lintas Batas (PLB) agar arus perlintasan masyarakat dari
Entikong menuju Tebedu maupun sebaliknya dapat berjalan lebih tertib dan
terorganisir.
Imigrasi juga merencanakan pembangunan sistem “otogate” atau gerbang
otomatis guna mempercepat proses pemeriksaan sekaligus meningkatkan pengawasan
keluar masuk orang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Dalam kesempatan tersebut, Kasubsektor Entikong IPDA M.P. Harahap, S.H.
menyampaikan bahwa dari sisi pelayanan dan sarana pendukung di lingkungan
Polsek Entikong hingga saat ini masih berjalan dengan baik tanpa kendala
berarti.
“Untuk kondisi bangunan maupun fasilitas pendukung di Polsek Entikong
saat ini tidak terdapat hambatan. Seluruh pelayanan kepada masyarakat serta
pelaksanaan tugas pengamanan kawasan perbatasan berjalan dengan baik, aman, dan
lancar,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Polri siap mendukung seluruh program pemerintah
dalam memperkuat pengelolaan kawasan perbatasan sebagai wilayah strategis
negara yang memiliki peran penting dalam aspek keamanan, ekonomi, dan pelayanan
masyarakat.
Menurutnya, sinergi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga
stabilitas dan mendukung pembangunan kawasan perbatasan agar semakin maju dan
berdaya saing.
“Melalui kegiatan survei ini diharapkan seluruh kebutuhan dan persoalan
di kawasan perbatasan dapat teridentifikasi secara menyeluruh sehingga menjadi
dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,”
tambahnya.
Kegiatan Survei Pengukuran IPKP PPKP Tahun 2026 tersebut merupakan
bagian dari evaluasi nasional yang dilaksanakan BNPP untuk mengukur tingkat
keberhasilan pengelolaan kawasan perbatasan, sekaligus mengidentifikasi
berbagai persoalan pembangunan di wilayah strategis perbatasan negara.
Melalui survei tersebut,
pemerintah berharap pembangunan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada
aspek infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik,
keamanan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat perbatasan secara berkelanjutan.
(Dny Ard / Humas Res Sgu)
