Pelayanan SKCK Polres Sanggau

PELAYANAN SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

DASAR HUKUM

l  Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l  Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri;

l  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

PROSEDUR PELAYANAN SKCK

PERSYARATAN

l  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)

l  Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

l  Fotokopi Akte Lahir/Ijazah

l  Pas photo latar belakang merah

l  Tanda Bukti Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

 

MEKANISME

l  Pemohon mengajukan permohonan penerbitan SKCK melaui fitur SKCK pada aplikasi layanan digital Polri

l  Permohonan penerbitan SKCK hanya untuk 1 (satu) jenis keperluan

l  Dalam hal pemohon mengalami kendala dalam pengisian pada aplikasi, dapat menghubungi layanan bantuan fitur SKCK

l  Setelah mengisi data berhasil, pemohon dapat mengakses fitur pratinjau pada aplikasi untuk memeriksa kesesuaian data pada tampilan SKCK pemohon

l  Dalam hal data pemohon pada tampilan SKCK telah sesuai, pemohon diwajibkan mengisi pernyataan kebenaran data pemohon pada aplikasi dan apabila ternyata data pemohon tidak benar, maka akan dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

l  Setelah mengisi pernyataan, pemohon melakukan pembayaran secara non tunai melalui metode yang disediakan pada aplikasi dengan besaran tariff sesuai peraturan perundang-undangan.

l  Pemohon yang melakukan pembayaran. Dapat mengambil SKCK pada fitur cetak SKCK melalui aplikasi layanan digital Polri, atau dapat diambil di kantor kepolisian terdekat.

l  Pengambilan di kantor kepolisian terdekat dapat diwailkan dengan menunjukkan surat kuasa sesuai format yang ditentukan.

 

BIAYA

Biaya Pembuatan SKCK

Biaya SKCK Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) mengacu pada Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

WAKTU

Waktu Pelayanan SKCK

Hari Senin-Jum’at Jam 08.00 s/d 15.00 WIB

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN SKCK

15 Menit

SURAT IZIN KERAMAIAN

Surat Izin adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya.

DASAR HUKUM

l  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l  Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keamaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

l  Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya.

MEKANISME PENERBITAN SURAT IJIN KERAMAIAN

Pemohon ijin membawa permohonan kepada Kapolres Sanggau UP Kasat Intelkam :

l  Proposal kegiatan

l  Tujuan dan waktu penyelenggaraan

l  Jumlah peserta atau undangan

l  Penanggungjawab kegiatan

l  Daftar susunan panitia penyelenggara

l  Persetujuan dari penanggungjawab tempat kegiatan

l  Rekomendasi dari Instansi atau Organisasi Terkait

l  Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan

l  AD/ART (Bagi Parpol / LSM)

l  Fotocopy Paspor / Visa Apabila Melibatkan Orang Asing

Permohonan akan diteliti oleh Polri. Jika ditolak / Tidak Lengkap akan dijelaskan kepada pemohon.
Sedangkan jika lengkap akan diterima dan diproses untuk diterbitkan Ijin Keramaian.

JAM OPERASIONAL PELAYANAN IJIN KERAMAIAN POLRES SANGGAU

Senin – Jum’at: Jam 08.00 s/d 15.00 WIB

PELAYANAN IJIN KERAMAIAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA.

SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)

Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

 DASAR HUKUM

l  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

l  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;

l  Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;

 

MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STTP)

Pemohon ijin membawa permohonan kepada Kapolres Sanggau :

l  Surat pemberitahuan memuat:

a.      hari;

b.      tanggal;

c.      jam;

d.      tempat;

e.      pelaksana kampanye;

f.       nama pembicara dan tema materi;

g.      jumlah peserta yangdiundang;

h.     daftar pejabat negara yang diundang; dan

i.       penanggung jawab kegiatan

.

Permohonan akan diteliti oleh Polri. Jika ditolak / Tidak Lengkap akan dijelaskan kepada pemohon.
Sedangkan jika lengkap akan diterima dan diproses untuk diterbitkan Ijin Keramaian.

JAM OPERASIONAL PELAYANAN STTP POLRES SANGGAU

Senin – Jum’at : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB

PELAYANAN IJIN STTP TIDAK DIPUNGUT BIAYA.


MEKANISMEPENERBITAN SKCK



CEK DISINI UNTUK MENGETAHUI STANDAR PELAYANAN POLRES SANGGAU 2026

https://drive.google.com/file/d/1uaTrrIg_cMgCb9U1_cDSULbLh0lmUObw/view?usp=sharing











Kegiatan Sosialisasi Service Delivery Pelayanan SKCK Polres Sanggau