PELAYANAN SKCK
Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang
selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh
Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari
yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang
mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian
yang ada tentang orang tersebut.
DASAR
HUKUM
l Undang
- Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor
2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
l Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Polri;
l
Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan
Kepolisian.
PROSEDUR
PELAYANAN SKCK
PERSYARATAN
l Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)
l Fotokopi Kartu
Keluarga (KK)
l Fotokopi Akte
Lahir/Ijazah
l Pas photo latar belakang merah
l Tanda Bukti Kepesertaan Aktif Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN)
MEKANISME
l Pemohon mengajukan permohonan penerbitan
SKCK melaui fitur SKCK pada aplikasi layanan digital Polri
l Permohonan penerbitan SKCK hanya untuk 1
(satu) jenis keperluan
l Dalam hal pemohon mengalami kendala dalam
pengisian pada aplikasi, dapat menghubungi layanan bantuan fitur SKCK
l Setelah mengisi data berhasil, pemohon
dapat mengakses fitur pratinjau pada aplikasi untuk memeriksa kesesuaian data
pada tampilan SKCK pemohon
l Dalam hal data
pemohon pada tampilan SKCK telah sesuai, pemohon diwajibkan mengisi pernyataan
kebenaran data pemohon pada aplikasi dan apabila ternyata data pemohon tidak
benar, maka akan dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
l Setelah mengisi pernyataan, pemohon
melakukan pembayaran secara non tunai melalui metode yang disediakan pada
aplikasi dengan besaran tariff sesuai peraturan perundang-undangan.
l Pemohon yang
melakukan pembayaran. Dapat mengambil SKCK pada fitur cetak SKCK melalui
aplikasi layanan digital Polri, atau dapat diambil di kantor kepolisian
terdekat.
l Pengambilan di kantor
kepolisian terdekat dapat diwailkan dengan menunjukkan surat kuasa sesuai
format yang ditentukan.
BIAYA
Biaya Pembuatan SKCK
Biaya SKCK Rp. 30.000,-
(tiga puluh ribu rupiah) mengacu pada Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2020
tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
WAKTU
Waktu
Pelayanan SKCK
Hari Senin-Jum’at Jam
08.00 s/d 15.00 WIB
STANDAR WAKTU
PENYELESAIAN SKCK
15
Menit
SURAT IZIN KERAMAIAN
Surat Izin adalah pernyataan
tertulis dari pejabat Polri yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang
diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan
masyarakat lainnya.
DASAR
HUKUM
l Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan
Kegiatan Keamaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan
Politik;
l Peraturan
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, tentang Teknis
Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum dan
Kegiatan Masyarakat Lainnya.
MEKANISME PENERBITAN SURAT IJIN KERAMAIAN
Pemohon ijin membawa permohonan kepada Kapolres Sanggau UP Kasat Intelkam :
l
Proposal kegiatan
l
Tujuan dan waktu
penyelenggaraan
l
Jumlah peserta atau
undangan
l
Penanggungjawab
kegiatan
l
Daftar susunan panitia penyelenggara
l
Persetujuan dari penanggungjawab tempat kegiatan
l
Rekomendasi dari Instansi atau Organisasi Terkait
l
Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan
kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan
atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan
l
AD/ART (Bagi Parpol / LSM)
l
Fotocopy Paspor / Visa Apabila Melibatkan Orang
Asing
Permohonan akan diteliti oleh Polri. Jika ditolak / Tidak Lengkap akan dijelaskan kepada pemohon.
Sedangkan jika lengkap akan diterima dan diproses untuk diterbitkan Ijin
Keramaian.
JAM OPERASIONAL PELAYANAN
IJIN KERAMAIAN POLRES SANGGAU
Senin – Jum’at: Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
PELAYANAN IJIN KERAMAIAN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
(STTP)
Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya
disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari pejabat Polri yang berwenang
yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan
politik.
DASAR HUKUM
l Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
l Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum,
Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
l Peraturan
Kepolisian Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;
MEKANISME PENERBITAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN
(STTP)
Pemohon ijin membawa permohonan kepada Kapolres Sanggau :
l Surat pemberitahuan memuat:
a.
hari;
b.
tanggal;
c.
jam;
d.
tempat;
e.
pelaksana kampanye;
f.
nama pembicara dan tema materi;
g.
jumlah peserta yangdiundang;
h.
daftar pejabat negara yang diundang; dan
i.
penanggung jawab kegiatan
.
Permohonan akan diteliti oleh Polri. Jika ditolak / Tidak Lengkap akan dijelaskan kepada pemohon.
Sedangkan jika lengkap akan diterima dan diproses untuk diterbitkan Ijin
Keramaian.
JAM OPERASIONAL PELAYANAN STTP POLRES
SANGGAU
Senin – Jum’at : Jam 08.00 s/d 15.00 WIB
PELAYANAN IJIN STTP TIDAK DIPUNGUT BIAYA.
MEKANISMEPENERBITAN SKCK
CEK DISINI UNTUK MENGETAHUI STANDAR PELAYANAN POLRES SANGGAU 2026
https://drive.google.com/file/d/1uaTrrIg_cMgCb9U1_cDSULbLh0lmUObw/view?usp=sharing


