Polda
Kalbar
- Untuk menjadi negara maju dan dominan, setidaknya ada 3 prasyarat utama yang
harus dipenuhi sebuah negara, pertama adalah populasi yang besar karena dengan
populasi besar maka negara tersebut memiliki angkatan produksi yang relatif
juga besar. Indonesia berada di urutan 5 negara dengan populasi yang besar.
Kedua, Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan hal ini sangat-sangat dimiliki
oleh bangsa kita. Demikian pula dengan prasyarat ketiga, yakni wilayah yang
luas.
Demikian
hal itu dikatakan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH, Selasa, 19 Maret 2019 di Aula Asrama Haji
Pontianak. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memilki
karakteristik tersendiri yang dominan. Selain berbatasan langsung dengan
perbatasan Serawak Timur, Malaysia, Kalbar adalah Provinsi terluas ke-4 di
Indonesia.
“Dengan
memiliki dominasi sektor sumber daya alam Perkebunan, Pertambangan, Pertanian
dan Kelautan. Dari 3 syarat utama yang harus dipenuhi sebuah negara Kalimantan
Barat merupakan salah satu provinsi yang menyumbang secara signifikan terhadap
pertumbuhan, pembangunan dan ekonomi nasional,” kata Kepala Kepolisian Daerah
Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menjelaskan, pengaruh kondusifitas
Kamtibmas merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
di Kalimantan Barat. Pada saat
Kamtibmas berjalan paralel dengan pembangunan maka pelaksanaannya akan sesuai
dengan perencanaan dan harapan.
“Polri
adalah lembaga negara yang memiliki jaringan hingga ke pelosok, Potensi ini
membuat Polri dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah
tidak semata dibidang keamanan namun juga disemua bidang kehidupan masyarakat.
Secara sederhana, terdapat 3 kebijakan pemerintah dibidang ekonomi yang akan
berimplikasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni kebijakan di sektor fiskal, kebijakan
pada sektor riil dan kebijakan pada sektor moneter dan keuangan,” ujar Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH.
Adanya
kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah guna mengelola dan mengarahkan
kondisi perekonomian kearah yang lebih baik. Salah satu hal yang ditonjolkan
dari kebijakan fiskal adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan Pemerintah
atau Negara.
“Sebagaimana
kita ketahui, fokus kebijakan pemerintah saat ini salah satunya adalah
pembangunan infrastruktur. Kemudian
untuk memacu pembangunan sampai ke tingkat desa, pemerintah juga menganggarkan
Rp 60 triliun sebagai Anggaran Dana Desa (ADD) diseluruh Indonesia. Dana
sebesar Rp1,9 triliun dialokasikan pada tahun ini untuk desa yang ada di
Kalbar, jumlah tersebut mengalami kenaikan 71,55 miliar dari tahun sebelumnya.
Dana tersebut penggunaannya langsung dikelola oleh perangkat aparat desa agar
produktifitas bisa dipacu dan merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ucap
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH.
Demi
mendukung pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan Dana Desa, peran Polri
dapat diberdayakan dalam hal mengamankan objek-objek yang menjadi proyek
strategis nasional agar pelaksanaannya bisa berjalan aman, lancar dan sesuai
perencanaan. Sebagimana karakteristik
geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka Polda
Kalbar juga memainkan peran dalam kegiatan penegakan hukum (law enforcement) terutama terhadap
kegiatan – kegiatan Import illegal/illegal treading, yaitu penegakan hukum yang
dilakukan terhadap pelaku yang yang melakukan penyelundupkan barang melalui
perbatasan.
“Selama
tahun 2018 sudah 112 kasus illegal treading dan penyeludupan yang ditangani
jajaran Polda Kalbar. Dalam tahun 2019 Polda Kalbar dan jajaran saat ini telah
menangani 23 perkara terkait dengan Industri Perdagangan dan Illegal Trading,”
kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Didi Haryono SH MH.
Pada
sektor ini, Polda Kalbar berkomitmen untuk menangani permasalahan produksi,
memperlancar proses distribusi serta melindungi konsumen. Pada akhir 2018,
Polda Kalbar melakukan gebrakan dengan meluncurkan Satuan Tugas Pangan telah
menangani 51 kasus Tindak Pidana Pangan dengan 55 Tersangka. “Sehingga
menyebabkan stabilitas harga dan tidak terjadi inflasi harga bahan pokok,” ujar
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menejaskan, Polda Kalbar melalui
Satgas Pangan telah mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir terjadinya
hal tersebut dengan memastikan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Caranya
adalah bersinergi dan berkeja sama dengan dinas dan instansi terkait, dan
terakhir melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang terindikasi melakukan
pelanggaran di bidang pangan. Seperti upaya-upaya penimbunan bahan pokok,
spekulan, dan mafia pangan yang mencoba untuk membuat harga pangan tidak
stabil.
“Dengan
masuknya Polri pada struktur Tim Pengendali Inflasi, maka diharapkan dapat
mendukung terciptanya kestabilan tingkat Inflasi. Inflasi timbul dikarenakan
tinggi harga barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, hal ini
bisa diakibatkan oleh beberapa Faktor antara lain Tingginya permintaan terhadap
suatu barang, jumlah uang yang beredar lebih banyak dan adanya kenaikan biaya
produksi,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Peran
Polda Kalbar cukup signifikan dalam menjaga kestabilan inflasi, antara lain
melalui penegakan hukum terhadap uang palsu dan pengwasan peredaran uang palsu,
tahun 2018 Polda Kalbar mengungkat jaringan peredaran uang palsu dalam bentuk $
dolar amerika sebanyak 880 lembar pecahan 10.000 $. Kita menyadari bahwa mata
uang rupiah adalah simbol kemandirian ekonomi, kedaulatan serta kepribadian
bangsa. Polda Kalbar juga mendorong, dan mengawasi penggunaan mata uang asing
sebagai nilai tukar di wilayah perbatasan.
“Kemudian
pada awal tahun 2019, lebih tepatnya pada tanggal 8 Februari 2019 Polres
Mempawah Polda Kalbar berhasil melakukan pengungkapan jaringan pengedar uang
palsu, dengan jumlah barang bukti uang palsu yang berhasil diamankan sejumlah
21,9 juta rupiah,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Sejalan
dengan program Gubernur Kalbar, Haji Sutarmidji SH M.Hum, membangun dari
pinggiran yaitu pembangunan Desa Mandiri. “Kami mengawal dengan membangun
Polsek sebagai lini terdepan dalam pelaksanaan tugas Harkamtibmas dengan 5
program,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal
Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Berikut
tugas Harkamtibmas dengan 5 program utamanya adalah, berjalannya program desa
mandiri tentunya membantu pertumbuhan, pemerataan ekonomi di tingkat desa,
dalam mengawal dan turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH meningatkan, pembangunan ekonomi
haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat. Ekonomi merupakan tulang
punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan adalah tiang-tiang penopang
kemajuan bangsa, hukum merupakan pranata yang pada akhirnya menentukan
bagaimana kesejahteraan rakyat tersebut dapat dinikmati secara merata, serta
bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, dan
bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi
rakyat banyak.
Keamanan
daan ketertiban masyarakat merupakan salah satu unsur penting dari ketahanan
nasional. Stabilitas keamanan dan ketertiban merupakan bagian yang tak
terpisahkan dan sangat penting dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan
nasional termasuk di daerah.
“Tanggung
jawab untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban merupakan
kewajiban seluruh elemen masyarakat, sedangkan Polri adalah institusi yang
berada di garda terdepan. Oleh karena itu, situasi kamtibmas yang kondusif
tidak dapat terwujud tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak dalam rangka
bersama-sama Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif,” ujar Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH menegaskan, aspek prorperity
selalu berjalan paralel dengan aspek security, dalam implemntasinya Poda Kalbar
dalam Tahun Ke II mengedepankan Poslek Sebagai Lini Terdepan Harkamtibmas.
“Program ini
juga mengusung secara pro aktif RPJMD Provinsi Kalbar dalam mewujudkan
Pembangunan Desa Mandiri guna terwujudnya pemerataan pembangunan dan ekonomi
yang lebih baik,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau