Polda Kalbar, Pontianak - Pada Senin, 14 Oktober
2019, pukul 08.00 WIB di Ballroom Hotel
Aston Kota Pontianak, Kalimantan Barat, digelar Apel Besar 3 Pilar yang
melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa serta Kepala Desa / Lurah se- Kalimantan
Barat. Temanya soal Strategi Polda Kalbar Guna Mewujudkan Situasi Kamtibmas
yang Kondusif Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Diawal kegiatan itu, Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji Didi Haryono SH MH, memanggil dan memberikan penghargaan kepada 3
Babinsa mitra Bhabinkamtibmas teladan tingkat Polda kalbar yang menjuarai lomba
di Hari Bhayangkara ke-73 yang lalu, yaitu: juara 1 Bhabinkamtibmas Desa Kamboja, Polsek Pulau
Maya Karimata, Polres Kayong Utara. Juara 2 Bhabinkamtibmas Desa Hilir Kantor,
Polsek Ngabang, Polres Landak, dan juara
3 Bhabinkamtibmas Desa Rawa Hulu, Polsek Sekadau Hulu, Polres Sekadau.
“Kalimantan Barat miliki 2.031 desa,
87 diantaranya merupakan desa mandiri, 188 desa maju, 767 desa berkembang, 781
desa tertinggal , dan 208 desa sangat tertinggal dan memiliki 321 Destinasi
wisata yang dangat natural. Data menyebutkan di indonesia terdapat 74.954 desa
dengan desa yang tergolong desa mandiri sebanyak 834 desa, dan 87 diantaranya
terdapat di kalbar (10,5%), “ kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji Didi
Haryono SH MH.
Pemerataan pembangunan yang
berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, menjadi isu
strategis pembangunan ekonomi bangsa
indonesia yang berpihak pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi akan terus
dipacu, guna lebih meningkatkan daya
saing menuju kemakmuran. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan
secara masif dan menyebar di berbagai wilayah
merupakan bentuk mengatasi masalah pembangunan, dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing
yang diharapkan dapat mengakselerasi bergeraknya ekonomi
produktif rakyat, guna memeratakan pembangunan ke seluruh wilayah NKRI
sampai ke pelosok desa. Kalimantan barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki
karakteristik wilayah perbatasan dan menjadi salah satu wilayah yang menjadi
prioritas pembangunan oleh pemerintah.
“Dalam program nawacita presiden joko
widodo yang ketiga (membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan) telah diimplementasikan
secara nyata yakni pembangunan PLBN Aruk Kabupaten Sambas, PLBN Entikong Kabupaten Sanggau dan
PLBN Badau Kab. Kapuas Hulu. Serta dukungan pemerataan pembangunan di tingkat
desa melalui anggaran dana desa, “ ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji
Didi Haryono SH MH.
Tujuan pemanfaatan dana desa adalah
untuk meningkatkan produktifitas ekonomi desa dan diprioritaskan untuk
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya yang
diharapkan dapat memunculkan ide kreatif dan inovatif, yang tujuan akhirnya
adalah tercipta desa-desa mandiri di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
“Desa mandiri adalah desa yang bisa
memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata-mata tergantung dengan bantuan.
Desa mandiri memiliki kerjasama yang baik, sistem administrasi baik, pendapatan
masyarakat cukup. Desa mandiri mampu mengatur dan membangun desanya dengan
memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya, “ kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji
Didi Haryono SH MH.
Peraturan menteri desa dan PDTT,
terdapat 52 indikator indeks desa membangun/mandiri (idm), yang di
klasifikasikan ke dalam 3 dimensi antara lain, dimensi ketahanan sosial,
ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Untuk mewujudkannya perlu upaya
dan kemauan yang serius dari seluruh pihak melalui kerjasama yang baik dan
sinergi dari setiap stakeholders dalam menyatukan visi, misi, persepsi, dan
interpretasi menuju pada desa yang mandiri.
“Kami mendukung terwujudnya desa
mandiri melalui implementasi pemolisian masyarakat dengan memperhatikan karakteristrik kerawanan daerah
provinsi kalimantan barat yang di dominasi oleh, wilayah perbatasan wilayah perairan, wilayah pedalaman (darat). Oleh karena itu
kami melaksanakan program polda kalbar berkibar (berkinerja dengan benar),”
ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Haji Didi Haryono SH MH.
Penerapan partnership maintenance
tergelar mulai dari tingkat polda sampai bhabinkamtibmas di seluruh wilayah
pedesaan provinsi kalimantan barat. metode yang digunakan dalam membangun
sebuah sinergitas/ kemitraan adalah mengedapankan pola proaktif - preventif sebagai
upaya terdepan dalam penyelesaian permasalahan sosial masyarakat. Fokus dari kegiatannya adalah dengan cara
mengidentifikasikan hal-hal yang bisa menimbulkan masalah dan menanganinya
sebelum hal tersebut menimbulkan masalah. hal itu dapat dianalogikan untuk
mengubah pandangan dari budaya “pemadaman kebakaran” (bekerja ketika api sudah
berkobar) menjadi budaya deteksi dini.
Sinergitas kemitraan yang dimaksud
dalam partnership maintenance adalah penerapan yang dilakukan oleh Polri, baik
dilakukan kepada masyarakat maupun stake holder, sebagai problem solver guna
mewujudakan kondisi kamtibmas yang kondusif bagi masyarakat, sehingga dapat
mewujudakan masyarakat yang ideal bagi upaya-upaya penciptaan dan pemeliharaan
kamtibmas yang memiliki daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan
terhadap setiap ancaman dan gangguan kamtibmas, disamping itu untuk mewujudkan
masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, kepatuhan yang baik
terhadap hukum dan peraturan, serta masyarakat yang memiliki tingkat
partisipasi yang tinggi untuk membantu dan bersama-sama tiga pilar dalam
menciptakan dan memelihara kamtibmas.
“Program polda kalbar berkibar yang
mengusung polsek sebagai ujung tombak / lini terdepan harkamtibmas diharapkan
dapat memberikan nuansa baru terhadap polsek sebagai unit lengkap satuan terkecil kewilayahan,” kata
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Haji Didi Haryono SH MH.
Mengevaluasi kinerja polsek jajaran
setiap bulannya dengan kriteria
penilaian indeks keberhasilan polsek (35 indikator) dalam melaksanakan
tugas di bidang harkamtibmas, penegakan hukum, maupun pelayanan kepada masyarakat.
sehingga memberikan dorongan dan mengembangkan inovasi untuk berprestasi
mewujudkan polseknya sebagai lini terdepan harkamtibmas.
Perkembangan dan dinamika masyarakat
saat ini sangat dipengaruhi isu – isu berkembanganya teknologi dan komunikasi
sampai ke pelosok pedesaan, informasi dan keterbukaan publik membawa perubahan
kehidupan sosial bermasyarakat, yang tentunya dapat menimbulkan kerawanan
kamtibmas, selain dampak positif dapat membawa dampak yang negatif, sebagai
contoh, konflik sosial, persaingan ekonomi, kejahatan konvensional dan
transnational wilayah perbatasan, dan penyebaran hoax maupun hatespeech.
Terkait dengan maraknya penyebaran
hoax dan hatespeech, sebagai garda terdepan wujud hadirnya negara di
tengah-tengah masyarakat, bhabinkamtibas dan babinsa perlu menjadi penetralisir
dan penghalau terhadap penyebaran hoax tersebut, baik yang melalui media sosial
maupun mainstream. Dengan langkah-langkah antara lain:
1. mencari referensi pemberitaan
serupa dari situs online resmi sebagai pembanding untuk mendapat kesimpulan
pemberitaan yg dimaksud
2. cermati alamat situs apakah
sumbernya terverifikasi atau tidak, bisa juga dengan mengecek barcode yg
terdapat dalam situs.
3. periksa isi pemberitaan apakah
berisi fakta (kesaksian dan bukti) atau opini (bersifat subyektif).
4. cek ke-asli-an gambar/video dengan
memanfaatkan mesin pencarian terverifikasi seperti google, youtube,
5. bergabung dan koordinasi dengan group atau
perkumpulan masyarakat anti hoax, atau bagi yang aktif dalam penggunaan medsos
dapat bergabung ke dalam group facebook fafhh (forum anti fitnah hasut dan
hoax).
6. cek komentar dan testimoni dari
masyarakat terhadap suatu pemberitaan.
7. koordinasi dengan satuan atas.
“Ancaman-ancaman kamtibmas yg disebutkan
diatas tentu perlu disikapi dengan pola pencegahan sehingga tidak terjadi
gangguan nyata dimasyarakat,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji Didi
Haryono SH MH.
Maka Polsek bersama Koramil serta
kecamatan harus bisa memetakan mulai wilayah pedesaan dengan menimbang kerawanan,
kondisi wilayah dan dinamika masyarakat sebagai berikut:
1. Desa binaan, desa yang memilki potensi
kerawanan yang tinggi sehingga diperlukan kehadiran tiga pilar
(bhabinkamtibmas, babinsa dan kepala desa) yang intens, guna melakukan kegiatan
pre-emtif dan preventif juga penegakan hukum yang mengedepankan kearifan lokal
sebagai solusi akhir.
2. Desa sentuhan, desa yang memilki
tingkat kerawanan yang tidak terlalu tinggi namun memilki potensi dan dinamika
yang berkembang, baik dalam prespektif ekonomi, sosial dan pembangunan.
3. Desa pantauan, desa yang memiliki
kondusi kamtibmas yang stabil dan kondusif, dimana masyarakat memiliki
kepedulian serta sadar hukum dan norma – norma masyarakat/adat mengikat kental,
sehingga wilayahnya sangat kondusif.
“Untuk mendukung program desa mandiri
di provinsi kalimantan barat, polda kalbar juga telah membentuk satgas desa
mandiri guna percepatan peningkatan status desa menjadi desa yang mandiri,”
kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Haji Didi Haryono SH MH.
Satgas desa mandiri mencakup 3 aspek
tugas antara lain:
1. aspek pengungkit (dimensi ketahanan
sosial bidang keamanan) 3 variabel
a) poskamling
• mendatakan poskamling di desa-desa
prioritas
• mendorong terbentuknya poskamling,
untuk desa yg belum ada
• mendorong untuk melengkapi sarana
dan prasarana di dalam poskamling.
b) siskamling
• mendatakan kegiatan siskamling di
desa-desa prioritas
• mendorong desa-desa prioritas yang
belum aktif untuk melaksanakan giat siskamling
• melaksanakan pengecekan dan
asistensi kegiatan siskamling di desa-desa prioritas.
c) konflik
• mendatakan potensi konflik dan
konflik yang pernah terjadi
• memberikan pelatihan atau asistensi
dalam penyelesaian konflik kepada fkpm/lembaga adat
• mendata fkpm atau lembaga adat yang
bertugas untuk penyelesaian konflik.
2. aspek penyelaras (dimensi ketahanan
lingkungan) 3 variabel
a) kualitas lingkungan
• mendatakan pencemaran air, udara,
tanah, limbah sungai, dll
• desa-desa yg pernah ada pencemaran,
bagaimana proses pencemarannya
• memberi himbauan desa-desa yg rawan
dgn pencemaran untuk jaga lingkungan
b) rawan bencana
• mendatakan desa-desa prioritas yang
rawan bencana
• melaksanakan koordinasi dg
stakeholder dalam mengatasi bencana
• memberikan himbauan kpd warga di
daerah rawan bencana
c) tanggap bencana
• mendatakan fasilitas mitigasi
bencana alam
• melaksanakan drill antisipasi
bencana alam
• menyarankan adanya jalur evakuasi
apabila terjadi bencana alam
3. aspek pelengkap (semua aspek
ketahanan selain pengungkit dan penyelaras) 44 variabel
sebagai pelengkap dalam program desa
mandiri, satgas desa ikut mendorong kinerja instansi / dinas terkait yang
membidangi terhadap variabel-variabel menuju desa mandiri.
Terdata jumlah bhabinkamtibmas jajaran
polda kalbar sebanyak 897 personel yang tersebar di desa-desa di seluruh
kabupaten kalimantan barat, dengan upaya-upaya yang telah dilakukan
bhabinkamtibmas dalam menyukseskan program desa mandiri antara lain:
1. bersama-sama dengan kepala desa dan
babinsa mendata kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi terkait variabel
indek desa mandiri;
2. menyarankan kepada kepala desa
untuk berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan pemerintahan provinsi
agar memprioritaskan pembangungan terkait variabel-variabel yang harus dipenuhi
guna menuju desa mandiri;
3. dalam indeks ketahanan sosial
khususnya aspek keamanan, bhabinkamtibmas terus berupaya mendorong masyarakat
dengan swadaya yang ada, mewujudkan variabel-variabel yang harus dilengkapi
seperti: membangun poskamling, menggerakkan siskamling dan mengaktifkan peran
fkpm/lembaga adat.
“Situasi kamtibmas di kalbar hingga
saat ini sangat aman dan kondusif, hal ini ditandai dengan suksesnya berbagai
agenda kegiatan dan event international, regional, nasional maupun lokal di
kalimantan barat. Tentunya hal ini adalah hasil dari kerja sama dan kerjakeras
kita semua dalam menciptakan keamanan di kalimantan barat. Perlu kita ketahui
bahwa situasi aman bukan karena ada yang menjaga dan mengawasi, namun juga
karena terpadunya sebuah sistem dan manajemen beserta komponen pendukungnya,”
ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Haji Didi Haryono SH MH.
Sinergitas tiga pilar ini punya peran
sangat aktif sebagai bukti kehadiran negara ditengah tengah masyarakat. “Telah
terbukti kinerja dari tiga pilar ini saat perhelatan pilkada serentak provinsi
kalbar menduduki rangking 3(tiga) indeks pontensi kerawanan pemilu (ipkp) namun
karena peran serta kita semua terutama tiga pilar ini, semua dapat berjalan
dengan aman dan lancar. sehingga saat perhelatan pesta demokrasi kemarin kalbar
menjadi rangking 29 indeks potensi kerawanan pemilu, “ ujar Kepala Kepolisian
Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Haji Didi Haryono SH MH.
“Selaku kapolda kalimantan barat, saya
mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kinerja rekan – rekan tiga pilar.
Ke depan, masih banyak agenda yang akan kita hadapi terutama dalam waktu dekat
akan dilaksanakan pelantikan presiden dan wakil presiden. melalui kegiatan apel
tiga pilar ini marilah kita menyatukan visi kita semua untuk membangun
kalimantan barat yang semakin aman, damai, unggul dan kompetitif, dengan
mengedepankan sinergitas dan keterpaduan tiga pilar di seluruh wilayah
kalimantan barat, “ kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur
Jenderal Polisi Drs Haji Didi Haryono SH
MH.
Panglima Komando Daerah Militer
XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad, berkata,” Kita sepakat
negara kita negara demokrasi tuntutan sudah dijalankan oleh rakyat melalui
Pemilu. Hasilnya dudak aklamasi ditetapkan oleh KPU Presiden terpilih. untuk
menghadapi proses kelancaran pemerintahan,”.
Panglima Komando Daerah Militer
XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad menjelaskan,” 3 pilar sebagai kepanjangan pemerintah,
kehadiran negara sangat diperlukan melalui 3 pilar merupakan garda negara hadir
yang memiliki komitment, antara lain,
sinergitas 3 pilar untuk membangun daerahnya. perlu peranan dan segera
cek setiap masalah dan selesaikan secara bertingkat “semangat bersinergis mulai
dari hal hal terkecil dan selesaikan,”.
Panglima Komando Daerah Militer
XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad berujar, sinergitas harus terjalin terus menerus dan
meningkat untuk menangani semua permasalahan.
Era medsos, jaga netralitas TNI-Polri dan ASN harus tegak lurus.
Penyebaran berita hoaks harus diwaspadai. Hati - hati dalam pemikiran. Ideologi
Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus di pertahankan. Bangun etos kerja. Lakukan pembinaan
masyarakat.
“Petakan semua kerawanan sebagai bahan untuk
bertindak. Intelejen mendeteksi, lakukan
pencegahan. Tiga Pilar harus hadir agar
masyarakat tenang. TNI selalu siap siaga personel untuk memback’up Polri,” kata
Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur
Rahmad.
Panglima Komando Daerah Militer
XII/Tanjungpura Mayor Jenderal TNI Muhammad Nur Rahmad menekankan harus
mengamankan proses pelantikan presiden
apabila ada pihak yg ingin menggagalan segera mengambil langkah terukur.
Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan,
menjelaskan, guna meningkatkan sinergitas pelantikan presiden/wakil presiden 20
Oktober 2019, maka 3 Pilar merupakan pondasi dasar dalam meningkatkan peran
pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kamtibmas dan menjaga stabilitas
keamanan.
“Ketertiban dan keamanan bukan hanya
tugas Pemerintah, TNI-Polri akan tetapi merupakan tugas masyarakat kita
bersama” Kami pemerintah Provinsi, TNI dan Polri mengajak masyarakat untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban. Pemilu Pilpres sudah selesai, Mari kita
kawal dan kita sukseskan pelantikan
Presiden dan Wakil presiden,” kata Wakil Gubernur Kalbar, Drs Haji Ria Norsan
MM MH.
Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang
cinta damai. “Mari kita jaga Kalbar dan kita bangun serta kita bina persatuan,
bersatu dan bersinergis, “ ujar Wakil Gubernur Kalbar, Drs Haji Ria Norsan MM
MH.
Turut hadir dalam Apel 3 pilar ini,
Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Drs Imam Sugianto beserta pejabat utama Polda
Kalbar dan Pejabat Utama Kodam XII/Tanjungpura.
——
[Penulis: Kabidhumas / Kepala Urusan
Produk Kreatif Multi Media Humas Polda Kalimantan Barat, Ajun Komisaris Polisi
Cucu Safiyudin]
