KSP: Humas Polri Harus Kawal Komunikasi Program Prioritas Menuju Indonesia Emas

Semarang - Deputi Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (KSP) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., LL.D. memberikan pembekalan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Polri Tahun 2025 yang digelar di Gedung Serbaguna Akpol Semarang, Selasa (6/5/2025).

Dalam paparannya, Fritz menekankan pentingnya peran Humas Polri sebagai bagian integral dalam mengawal komunikasi publik terhadap program-program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Kita semua yang disumpah sebagai penyelenggara negara harus kembali mengingat, untuk apa negara ini dibentuk. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia,” ujar Fritz.

Ia mengawali dengan refleksi mendalam terhadap empat tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Menurutnya, seluruh kebijakan pemerintah, termasuk program kerja Polri, harus sejalan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan bernegara.

Dalam kesempatan itu, Fritz juga membawa salam dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, seraya menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal implementasi 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi kerangka utama pembangunan nasional di era Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau semua yang saya sampaikan dilupakan, tolong ingat yang ini: Presiden menekankan pentingnya program yang bukan hanya terbaik, tapi juga cepat. Program terbaik saja tapi butuh 30 tahun, tak ada gunanya. Program cepat saja tapi tidak berkualitas, juga tidak ada manfaatnya,” tegasnya.

Fritz kemudian memaparkan empat PHTC utama sebagai contoh konkret yang perlu dikawal secara kuat oleh komunikasi publik, termasuk Humas Polri, yakni:

1. Makan Bergizi Gratis, yang menyasar anak-anak sekolah dan ibu hamil sebagai fondasi pembangunan SDM unggul.
2. Cek Kesehatan Gratis, sebagai langkah preventif untuk mendeteksi penyakit sejak dini dan merencanakan kebutuhan kesehatan nasional.
3. Kedaulatan Pangan, dengan mencetak sawah baru dan menyerap gabah petani demi menjamin ketahanan beras nasional.
4. Revitalisasi Sekolah, agar anak-anak tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga mendapat pendidikan yang layak dalam infrastruktur yang memadai.

 
“Apa gunanya anak-anak kita sehat kalau sekolahnya bocor, tak ada toilet, atau tak layak pakai? Karena itu PHTC keempat fokus membangun sekolah-sekolah,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Fritz meminta seluruh peserta Rakernis untuk memahami bahwa tugas komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membentuk kesadaran kolektif untuk mendukung keberhasilan program nasional.

“Kita semua punya peran dalam menyukseskan Indonesia Emas. Humas Polri harus menjadi kekuatan utama dalam membentuk narasi kebijakan yang menyentuh rakyat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutupnya.