Penanganan Karhutla Hari Keenam, Brimob Kembali Turun di Biak

Biak - Memasuki hari keenam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Biak Numfor, personel Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Papua kembali melaksanakan penanganan di sejumlah lokasi. Kegiatan dilakukan di Kampung Darfuar, belakang Pasar Maryendi, serta Kampung Sumberker, Jalan Raya Biak Timur, dengan dukungan satu unit Water Cannon.

Personel melaksanakan pemadaman dan pembasahan pada area yang masih terdapat titik api maupun bara sisa kebakaran. Penggunaan Water Cannon membantu proses penyiraman di lokasi terdampak sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif. Personel juga menyisir area sekitar untuk memastikan api tidak kembali muncul dan mencegah kobaran menyebar ke wilayah lainnya.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Polri terus mengoptimalkan langkah penanganan Karhutla dengan mengerahkan personel dan sarana pendukung di wilayah yang masih terdapat titik api. Menurutnya, upaya pemadaman tidak hanya dilakukan untuk mengendalikan api, tetapi juga memastikan bara sisa kebakaran tidak kembali memicu munculnya titik api baru.

“Polri terus mengoptimalkan penanganan Karhutla dengan mengerahkan personel dan sarana yang dimiliki, termasuk melakukan pemadaman dan pembasahan di lokasi yang masih terdapat titik api maupun bara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan api benar-benar terkendali dan mencegah kebakaran meluas,” kata Trunoyudo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

Selama kegiatan berlangsung, personel terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di masing-masing lokasi penanganan. Proses pemadaman dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi medan serta keselamatan personel. Setelah titik api berhasil dikendalikan, pembasahan tetap dilakukan untuk memastikan bara yang tersisa benar-benar padam dan tidak menimbulkan kembali titik api baru.

Memasuki hari keenam, personel Kompi 4 Batalyon A Pelopor tetap menunjukkan kesiapsiagaan dalam menangani Karhutla di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Penanganan dan pemantauan akan terus dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi aman.

“Penanganan di lapangan akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengutamakan keselamatan personel dan masyarakat. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya Karhutla dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, khususnya pembakaran lahan secara sembarangan,” ujarnya.

Langkah tersebut merupakan bentuk respons Satbrimob Polda Papua dalam membantu penanganan Karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas ke wilayah lainnya.

Polri Gelar Forum Tematik, Bahas Optimalisasi Layanan Polisi 110

Jakarta - Polri terus memperkuat Layanan Polisi 110 sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik yang cepat, responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Penguatan tersebut dibahas dalam Forum Tematik Bakohumas Polri Tahun Anggaran 2026 bertema “Optimalisasi Layanan Polisi 110 dalam Mendukung Pelayanan Publik Presisi” yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).
 
Forum tersebut diikuti perwakilan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) kementerian dan lembaga. Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur Polri, pemerintah, dan pakar kebijakan publik untuk membahas pengembangan Layanan Polisi 110, mulai dari transformasi digital, penguatan operasional, hingga manajemen risiko komunikasi dan reputasi.
 
Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Dra. Molly Prabawati, M.AP., menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin tinggi, khususnya dalam hal kecepatan respons, penanganan yang konkret, serta kemudahan akses.
 
Menurutnya, Layanan Polisi 110 bukan sekadar saluran pengaduan, melainkan salah satu bentuk kehadiran negara yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam. Karena itu, efektivitas layanan tersebut perlu didukung pemahaman masyarakat yang luas serta kolaborasi antarlembaga.
 
Sementara itu, Penata Kehumasan Polri Utama Tk II Divhumas Polri Brigjen Pol. Dicky Sondani, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Layanan Polisi 110 harus berorientasi pada manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
 
“Layanan Polisi 110 bukan sekadar nomor telepon, aplikasi, jaringan, atau teknologi. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Ketika masyarakat menghubungi 110, mereka harus yakin bahwa Polri mendengar, Polri merespons, dan Polri hadir,” ujar Brigjen Pol. Dicky dalam forum tersebut.
 
Ia menjelaskan, optimalisasi Layanan Polisi 110 setidaknya mencakup empat aspek utama, yakni penguatan infrastruktur dan integrasi sistem, penguatan skema operasional dan standar respons, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan komunikasi publik.
 
Dalam pengembangannya, Polri menargetkan respons awal operator terhadap panggilan masyarakat dalam waktu 10 detik dan kehadiran petugas di lokasi kejadian dalam waktu 10 menit. Target tersebut membutuhkan dukungan sistem yang terintegrasi, kesiapan operator, mekanisme penerusan laporan secara cepat, serta koordinasi dengan personel di lapangan.
 
Kepala Biro Teknologi Komunikasi Div TIK Polri Brigjen Pol. Dr. Indarto, S.H., S.Sos., S.I.K., M.Si., menjelaskan Layanan Polisi 110 tidak berhenti pada penerimaan panggilan. Setiap laporan dicatat dalam sistem dan diteruskan kepada unit atau personel yang paling dekat dan sesuai dengan kebutuhan penanganan.
 
Masyarakat dapat menggunakan Layanan Polisi 110 untuk melaporkan berbagai kondisi, antara lain kecelakaan lalu lintas, tindak kejahatan, kondisi darurat, kebakaran, gangguan lalu lintas, maupun memperoleh informasi terkait layanan kepolisian.
 
“Dalam situasi darurat, masyarakat tidak memiliki waktu untuk mencari berbagai nomor kepolisian. Mereka membutuhkan satu pintu layanan yang sederhana, mudah diingat, dan dapat diandalkan. Karena itu, tantangannya bukan hanya bagaimana masyarakat mengetahui nomor 110, tetapi bagaimana laporan tersebut direspons secara cepat dan tepat,” jelas Brigjen Pol. Indarto.
 
Karo Jianstra Stamaops Polri Brigjen Pol. Marsudianto, S.I.K., M.Si., turut memaparkan pengembangan Layanan Polisi 110 melalui integrasi sistem dan penguatan Command Center. Pengembangan tersebut diarahkan agar layanan dapat terhubung dengan berbagai sistem kepolisian, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan, peningkatan profesionalisme operator, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
 
Lalu, pakar kebijakan publik dan hubungan pemerintah Dr. Hardy R. Hermawan, S. Sos., M.Si., GRCE., juga menekankan pentingnya pengelolaan risiko komunikasi dan reputasi dalam pelayanan 110. Menurutnya, kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan komunikasi yang transparan dan empatik.
 
“Keberhasilan Layanan Polisi 110 tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Kecepatan respons, kualitas sumber daya manusia, transparansi, komunikasi yang empatik, serta konsistensi pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik,” kata Hardy.
 
Dalam forum tersebut juga dibahas pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung pelayanan tanpa menghilangkan peran manusia. AI dapat digunakan untuk membantu transkripsi, pelacakan lokasi, serta klasifikasi data, sementara operator tetap menjadi garda utama dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
 
Selain aspek teknologi dan operasional, forum juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi diperlukan agar masyarakat memahami fungsi Layanan Polisi 110 serta tata cara menyampaikan laporan secara tepat, sekaligus mencegah penggunaan layanan untuk *prank call*, laporan palsu, maupun informasi yang tidak benar.
 
Melalui Forum Tematik Bakohumas tersebut, Polri mendorong penguatan kolaborasi komunikasi antarkementerian dan lembaga untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai Layanan Polisi 110. Upaya tersebut diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kesiapan sistem dan personel sehingga setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, profesional, dan humanis.
 
Penguatan Layanan Polisi 110 menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan pelayanan publik Presisi, sekaligus membangun pengalaman pelayanan yang nyata bagi masyarakat. Dengan prinsip bahwa teknologi mendukung manusia, bukan menggantikannya, Polri terus mendorong agar 110 menjadi layanan yang mudah diakses, responsif, dan dipercaya masyarakat.

Pelayanan Penyampaian Aspirasi di Jakpus Dibagi Enam Zona, Pendekatan Humanis Jadi Prioritas

Jakarta - Polres Metro Jakarta Pusat menyiapkan pola pelayanan dengan mengedepankan pendekatan humanis dan komunikatif dalam memberikan pelayanan penyampaian aspirasi di sejumlah titik Jakarta Pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga situasi tetap aman dan nyaman sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Polri memberikan pelayanan di beberapa wilayah seputaran Gedung DPR/MPR RI agar seluruh kegiatan penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman. Pelayanan pembagian enam zona tersebut juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk saling menjaga antara masyarakat yang menyampaikan aspirasi dengan masyarakat lainnya yang beraktivitas di sekitar lokasi.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold mengatakan, pembagian wilayah menjadi enam zona merupakan bagian dari strategi pelayanan kepada masyarakat di setiap titik penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara lancar, aman, dan nyaman.

“Untuk memberikan pelayanan di titik-titik penyampaian aspirasi sekaligus menjaga ketertiban, kami membagi wilayah pelayanan menjadi enam zona. Pembagian ini dilakukan untuk memastikan kelancaran dan operasional personel berjalan optimal,” kata Kombes Pol. Reynold, Kamis (27/8/26).

Reynold memimpin langsung pelayanan di Zona 1, yakni kawasan Ring 1 Gedung DPR/MPR RI. Pelayanan di zona tersebut.

Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana memimpin pelayanan di wilayah hukum Polsek Metro Gambir. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pembagian tugas untuk memastikan seluruh wilayah pelayanan dapat terpantau secara langsung.

Adapun di kawasan Senayan dan sekitarnya, kepolisian membagi pelayanan ke dalam lima zona tambahan. Zona 2 meliputi sejumlah titik di sekitar Kompleks DPR/MPR RI hingga Flyover Semanggi.

Selanjutnya, Zona 3 mencakup Pintu Escape Mal Senayan Park (SPARK), TVRI, Traffic Light (TL) Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika.

Zona 4 meliputi kawasan Gerbang Pancasila atau gerbang belakang DPR RI hingga Jalan Gelora. Kemudian, Zona 5 mencakup area Pos Polisi Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Sementara itu, Zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.

Dengan pola pelayanan tersebut, personel dapat lebih mudah memberikan pelayanan pada setiap titik sekaligus memastikan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikatif, dan kondusif dalam melayani masyarakat. Kami berharap seluruh penyampaian aspirasi masyarakat dapat berlangsung dengan tertib dan situasi tetap nyaman dan aktifitas masyarakat lainnya dapat berjalan dengan baik,” kata Reynold.

Polda Metro Jaya Siapkan Layanan Kesehatan bagi Masyarakat dalam Kegiatan Penyampaian Aspirasi

Jakarta - Polda Metro Jaya menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka kegiatan penyampaian aspirasi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Personel Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) disiagakan untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis apabila dibutuhkan.

Kesiapan tersebut merupakan bagian dari pelayanan Polri kepada masyarakat untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap mengedepankan aspek kemanusiaan. Personel Dokkes disiapkan untuk memberikan pertolongan pertama serta layanan kesehatan kepada masyarakat maupun personel yang membutuhkan.

Selain menyiagakan personel medis, Polda Metro Jaya juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan lanjutan apabila terdapat kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan pelayanan kesehatan selama kegiatan berlangsung.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mengatakan kesiapan layanan kesehatan merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Polri hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, personel Dokkes kami siapkan untuk memberikan pertolongan apabila ada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan. Jika diperlukan penanganan lebih lanjut, kami juga memastikan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus dapat berlangsung secara tertib. Polri juga berupaya memastikan seluruh masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.

“Yang kami kedepankan adalah pelayanan. Kami ingin memastikan masyarakat yang hadir maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi tetap mendapatkan pelayanan dan merasa aman. Termasuk apabila ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan, personel Dokkes siap memberikan bantuan,” katanya.

Polri mengajak seluruh masyarakat yang mengikuti maupun berada di sekitar kegiatan penyampaian aspirasi untuk bersama-sama menjaga ketertiban, memperhatikan kondisi kesehatan, serta saling menghormati agar seluruh aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik.

“Harapan kami seluruh kegiatan dapat berlangsung tertib dan damai. Polri akan terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kebutuhan masyarakat dapat direspons dengan baik, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan,” tutupnya.

Terima 300 Personel BKO Brimob untuk Atasi Karhutla, Kapolda Kalbar : Laksanakan Tugas Dengan Maksimal, Utamakan Keselamatan, dan Penuh Keihklasan

Pontianak, Polda Kalbar - Kepolisian Daerah Kalimantan Barat resmi menerima pengerahan 300 personel BKO Brimob untuk memperkuat Satuan Tugas Aman Nusa II dalam rangka penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Barat, Selasa (25/8).
 
Pengiriman pasukan BKO yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang ini merupakan wujud nyata perhatian serta kehadiran Polri dalam merespons Karhutla.
 
Di hadapan awak media setelah memimpin apel penerimaan personil BKO, Kapolda Kalbar Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar, S.I.K., M.H. menyampaikan komitmennya dalam penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
 
“Polda Kalbar telah menyiagakan sebanyak 2.298 personel Polri yang tergabung dalam Satgas Aman Nusa II, dengan masuknya tambahan 300 personel Brimob serta 8 personel pendukung sosialisasi, satgas ini semakin kuat untuk operasi penanganan Karhutla hingga ke tingkat masyarakat melalui upaya edukasi dan sosialisasi door-to-door,” ujar Kapolda.
 
Dalam operasi ini, Polda Kalbar membagi fokus pengamanan dan pemadaman Karhutla ke beberapa zona prioritas di delapan kabupaten Atensi Khusus Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Melawi, kemudian Antisipasi Wilayah Perbatasan Kabupaten Sambas dan Sanggau, dan Wilayah Tengah & Selatan Kabupaten Bengkayang, Mempawah, serta Kayong Utara.
 
“Untuk menjawab tantangan keterbatasan air di lokasi karhutla, Polda Kalbar bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Polres jajaran telah menyiapkan strategi yaitu pembuatan sumur bor di titik sumber air di koordinat rawan Karhutla, menyiapkan pasokan air pada embung dan parit di sekitar lokasi potensial baik melalui swadaya masyarakat maupun melibatkan perusahaan terdekat dalam mendistribusikan air pemadaman,” pungkas Kapolda.

Polri Kerahkan 403 Personel untuk Edukasi dan Pencegahan Karhutla di Sejumlah Wilayah

Jakarta - Polri mengerahkan sebanyak 403 personel sebagai Satgas Edukasi untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo dalam rangka memperkuat langkah pencegahan karhutla melalui edukasi dan pendekatan kepada masyarakat.
 
Pelaksanaan kegiatan berada di bawah koordinasi Lemdiklat Polri bersama Stamaops Polri. Para personel akan ditugaskan ke delapan wilayah hukum Polda, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.
 
Dari total 403 personel, sebanyak 8 personel merupakan pendamping atau pimpinan yang terdiri dari 6 Patun S2-STIK Lemdiklat Polri, 1 Kabid Pengsos Setukpa Lemdiklat Polri, dan 1 Kabid Jemen Setukpa Lemdiklat Polri.
 
Sementara itu, 395 personel lainnya merupakan peserta didik, terdiri dari 287 personel S2-STIK, 85 personel Setukpa, dan 23 personel Sespimma.
 
Sebaran peserta didik meliputi Polda Kalbar sebanyak 79 personel, Polda Kalteng 49 personel, Polda Kaltim 38 personel, Polda Kalsel 38 personel, Polda Kaltara 38 personel, Polda Sumsel 48 personel, Polda Riau 49 personel, dan Polda Jambi sebanyak 48 personel.
 
Sebelum diberangkatkan, seluruh personel mengikuti briefing dan pertelaan tugas yang dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami tugas, tanggung jawab, serta pembagian wilayah penugasan.
 
Selanjutnya, para personel menjalani pengecekan kesehatan dan mengikuti Apel Pemberangkatan. Setelah itu, personel dijadwalkan mulai bergerak menuju masing-masing Polda tujuan untuk melaksanakan tugas sesuai pembagian wilayah.
 
Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, M.Si. mengatakan, penugasan tersebut merupakan bagian dari dukungan Polri dalam mencegah terjadinya karhutla sekaligus memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh selama pendidikan dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
 
“Penugasan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran sekaligus pengabdian kepada masyarakat. Para peserta didik akan turun langsung untuk memberikan edukasi dan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” ujar Komjen Pol. Panca Putra Simanjuntak.
 
Ia menekankan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kepedulian dan peran bersama, khususnya masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.
 
“Kami mengingatkan seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan mencegah pembakaran lahan,” katanya.
 
Menurutnya, para personel juga akan berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan sesuai kondisi serta kebutuhan di masing-masing daerah.
 
“Kita ingin kehadiran personel di lapangan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Laksanakan tugas dengan baik, jaga komunikasi, dan lakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait agar upaya pencegahan karhutla dapat berjalan secara optimal,” tuturnya.
 
Polri mengajak masyarakat untuk turut berperan dalam mencegah karhutla dengan menjaga lingkungan, tidak melakukan pembakaran lahan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi maupun kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Bantuan Karhutla Polri Tiba di Kalbar, Distribusi ke Wilayah Lain Bertahap

JAKARTA, 25 Agustus 2026 - Polri terus memperkuat dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan menyalurkan bantuan logistik dan peralatan pendukung bagi petugas di lapangan.
 
Untuk Kalimantan Barat, bantuan karhutla yang dikirim dari Jakarta telah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (25/8/2026). Bantuan tersebut meliputi 100 set masker gas dan canister, 200 tabung oksigen, serta berbagai peralatan pendukung pemadaman, seperti selang pemadam, selang hisap, pistol nozzle, connector Y, kolam air embung berkapasitas 5.000 liter, pompa robin, pompa apung, genset, dan pompa darat.
 
Bantuan tersebut dikirim menggunakan sejumlah penerbangan secara bertahap untuk selanjutnya diterima dan dimanfaatkan dalam mendukung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat.
 
Sementara itu, bantuan logistik dan tabung oksigen untuk wilayah lainnya juga terus dipersiapkan. Pengiriman dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan angkutan udara, kapasitas pengiriman, serta kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak.
 
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan Polri memastikan dukungan logistik terus disalurkan agar penanganan karhutla di lapangan dapat berjalan secara optimal.
 
“Polri terus memastikan kebutuhan personel dan masyarakat di wilayah terdampak karhutla mendapat dukungan yang memadai. Bantuan dikirim secara bertahap dengan menyesuaikan ketersediaan sarana angkutan dan kondisi di lapangan, sehingga setiap bantuan dapat segera diterima oleh jajaran yang membutuhkan,” ujar Isir, Selasa (25/8/2026).
 
Ia menegaskan, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan pemadaman, tetapi juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan petugas serta masyarakat yang terdampak asap karhutla.
 
“Peralatan pemadaman dan dukungan kesehatan, termasuk tabung oksigen dan masker gas, menjadi bagian dari upaya Polri untuk melindungi petugas yang bekerja di lapangan sekaligus membantu masyarakat yang terdampak,” katanya.
 
Polri akan terus memantau perkembangan karhutla di berbagai daerah dan menyesuaikan dukungan yang diberikan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Pengiriman bantuan selanjutnya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan angkutan dan prioritas kebutuhan di lapangan.
 
Polri juga terus bersinergi dengan pemerintah daerah, TNI, stakeholder terkait, serta seluruh unsur penanggulangan bencana untuk mempercepat penanganan karhutla dan memastikan keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Polri Kerahkan 300 Personel Brimob dari Kaltim dan Bali untuk Tangani Karhutla di Kalbar

Jakarta, Senin (24/8/2026) - Polri memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dengan mengerahkan 300 personel Brimob dari Kalimantan Timur dan Bali. Pengerahan pasukan tersebut merupakan bagian dari langkah cepat Polri dalam menghadapi ancaman karhutla sekaligus memastikan penanganan di lapangan berjalan secara terpadu dan terukur.
 
Dari Kalimantan Timur, sebanyak 190 personel Pasukan Brimob II Korbrimob Polri diberangkatkan untuk melaksanakan tugas Bawah Kendali Operasi (BKO) ke wilayah hukum Polda Kalimantan Barat dalam rangka Satgas Operasi Aman Nusa II Penanganan Karhutla.
 
Upacara pemberangkatan digelar di area parkir Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, dan dipimpin langsung Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro.
 
Sebanyak 190 personel itu berada di bawah komando Kombes Pol Iwan Hidayat, selaku Danmen Penugasan. Mereka akan memperkuat jajaran Polda Kalbar dalam menghadapi ancaman karhutla yang membutuhkan respons cepat, terukur, dan terpadu.
 
Pada waktu yang sama, Polda Bali turut mengerahkan satu satuan setingkat kompi (SSK) dengan kekuatan 110 personel Satuan Brimob Polda Bali. Pemberangkatan dipimpin langsung Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya dalam upacara yang berlangsung di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung.
 
Pasukan yang dipimpin PS. Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Bali Kompol Nyoman Supartha tersebut selanjutnya diberangkatkan menggunakan sarana angkutan udara menuju Pontianak untuk bergabung dalam operasi penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
 
Pengerahan 300 personel Brimob dari dua wilayah tersebut menjadi bagian dari strategi Polri untuk memperkuat respons terhadap eskalasi kebakaran, khususnya di kawasan yang memiliki potensi titik api dan lahan gambut. Personel akan mendukung upaya pencegahan, pemadaman, respons cepat, serta perlindungan masyarakat dan lingkungan.
 
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan pengerahan personel tersebut merupakan bentuk respons cepat Polri dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam langkah operasional di lapangan.
 
“Polri terus memperkuat mitigasi sejak dini melalui patroli terpadu, penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan personel, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mencegah kebakaran sebelum meluas sekaligus mengurangi dampak terhadap masyarakat,” ujar Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
 
Menurut Isir, penanganan karhutla tidak hanya berhenti pada upaya pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, hingga pemulihan pascabencana.
 
Pemberangkatan personel dari Kaltim dan Bali sekaligus menunjukkan solidaritas dan kesiapsiagaan Polri dalam mendukung penanganan bencana lintas wilayah. Mobilisasi kekuatan Brimob ini diharapkan dapat membantu Polda Kalbar bersama TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mengendalikan titik api serta meminimalkan dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan.
 
Langkah tersebut juga menegaskan komitmen Polri untuk hadir di tengah masyarakat dalam situasi darurat, dengan mengedepankan kecepatan respons, sinergi lintas instansi, serta upaya pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.

Polri Ungkap 72 Tersangka Karhutla, Penegakan Hukum Dilakukan di 9 Polda

Jakarta - Polri memperkuat upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kemarau panjang dan fenomena El Nino. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi sejak tahap prabencana, kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana, hingga penindakan tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.
 
Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman dan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran sejak dini.
 
“Yang kita harapkan dengan teman-teman media, khususnya kita bisa memberikan awareness, pengetahuan, kesadaran kepada masyarakat tentang pendekatan membangun kesadaran dan tindakan untuk melindungi lingkungan,” ujar Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
 
Menurutnya, Polri bersama berbagai pemangku kepentingan telah melakukan langkah antisipasi berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 28 Juli 2026 terkait fenomena El Nino, cuaca ekstrem, serta ancaman karhutla.
 
Polri memperkuat mitigasi melalui pembaruan pemetaan wilayah rawan karhutla, verifikasi hotspot di lapangan, penguatan early warning system, serta patroli terpadu bersama TNI, Manggala Agni, pemerintah daerah dan masyarakat. Ratusan apel kesiapsiagaan dan kegiatan sosialisasi pencegahan juga telah dilakukan di berbagai wilayah.
 
Trunoyudo menegaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembukaan lahan dengan cara membakar maupun pembakaran sampah.
 
“Yang kami sampaikan ini bukan sekadar hanya mitigasi karhutla dan penegakan hukum persoalan lingkungan saja, tapi juga awareness terhadap keselamatan masyarakat dan tentunya adalah perlindungan terhadap lingkungan sebagai suatu keberlanjutan dan kesejahteraan bagi kehidupan bangsa Indonesia,” tegasnya.
 
Sementara itu, Karo Binops Stamaops Polri Brigjen Pol. Auliansyah Lubis mengatakan, Polri telah melakukan persiapan menghadapi potensi karhutla sejak jauh sebelum memasuki puncak musim kemarau. Persiapan tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta kesiapan personel hingga tingkat kewilayahan.
 
“Polri juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan persiapan di seluruh wilayah. Jadi seluruh Satker, seluruh Polda sampai dengan jajaran Polres itu sudah melakukan persiapan,” ujar Auliansyah.
 
Menurut Auliansyah, kesiapan tersebut meliputi apel personel, pengecekan sarana prasarana, patroli darat dan udara menggunakan helikopter maupun drone, sosialisasi larangan membakar, pemetaan titik rawan, serta pembangunan infrastruktur pembasahan seperti embung, sekat kanal dan sumur bor.
 
Dalam respons terhadap titik panas, Polri menerapkan mekanisme deteksi dini melalui satelit maupun laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi langsung di lapangan. Apabila ditemukan titik api, personel bersama stakeholder terkait segera melakukan pemadaman dan pendinginan sebelum dilanjutkan dengan proses penyelidikan apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
 
“Respons ancaman titik api, Polri menerapkan SOP respons cepat dengan target satu sampai dua jam sejak satelit mendeteksi hotspot,” jelas Auliansyah.
 
Ia menambahkan, Polri juga menyiapkan kekuatan personel dan berbagai sarana pendukung untuk menangani karhutla, termasuk pompa air portabel, kendaraan taktis sarana karhutla, drone fire suppression, serta helikopter yang dapat digunakan untuk water bombing.
 
Dari sisi penegakan hukum, Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni menyampaikan bahwa sejak 1 Januari hingga 21 Agustus 2026, jajaran Polri telah menerbitkan 89 laporan polisi terkait dugaan tindak pidana karhutla di sembilan Polda, yakni Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara.
 
Dari penanganan tersebut, Polri telah menetapkan 72 tersangka perorangan dengan total luas lahan terbakar dalam perkara yang ditangani mencapai 1.006,67 hektare.
 
Irhamni menjelaskan, sebagian besar perkara yang ditangani bermula dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan. Apabila ditemukan titik api atau lahan terbakar, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan keselamatan personel. Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.
 
Menurutnya, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar. Cara tersebut dipilih karena dinilai lebih murah dan ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan lainnya.
 
“Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis,” ujar Irhamni.
 
Dalam praktiknya, lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi. Selain lebih murah, pembakaran juga dianggap memberikan keuntungan bagi pelaku karena abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.
 
Irhamni menegaskan, alasan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran, terlebih dalam kondisi kemarau panjang dan El Nino yang membuat api lebih mudah meluas serta sulit dikendalikan.
 
“Alasan apa pun, alasan ekonomi, mudah, dan sebagainya, itu tetap tolong jangan dilakukan pembakaran di saat-saat seperti ini,” tegasnya.
 
Dalam proses penyidikan, Polri juga telah menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas pembakaran secara sengaja. Barang bukti tersebut antara lain 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit, hingga batang kayu bekas terbakar.
 
Irhamni menegaskan bahwa pengakuan tersangka bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik tetap mengedepankan alat bukti yang diperoleh melalui olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti, serta penelusuran transaksi keuangan.
 
“Pengakuan tidak menjadi utama yang mutlak, tetapi alat bukti-alat bukti yang harus kami cari,” jelasnya.
 
Karena itu, Bareskrim Polri tidak hanya mendalami pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran tersebut. Penyidik akan mendalami aliran transaksi keuangan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan atas kepentingan pribadi atau terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya korporasi.
 
“Ini tidak berhenti di sini. Tidak berhenti pada aktor lapangannya, tetapi kepentingan dari kegiatan pembakaran itu untuk apa, untuk siapa, itu pasti akan kami kejar sampai tuntas,” tegas Irhamni.
 
Ia mengatakan, sebagian besar tersangka yang telah ditetapkan sejauh ini merupakan individu yang mengaku melakukan pembakaran untuk kepentingan membuka lahan sendiri. Namun, penyidik tetap akan mengembangkan perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat.
 
“Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas,” ujarnya.
 
Dalam penanganan perkara, Polri menerapkan mekanisme bertahap, mulai dari monitoring hotspot, verifikasi lapangan, pemadaman dan pendinginan, penyelidikan, hingga peningkatan status perkara ke tahap penyidikan apabila ditemukan peristiwa pidana. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti dan penetapan tersangka.
 
Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 
Irhamni menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran berulang selama periode kemarau.
 
“Polri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” kata Irhamni.
 
Ia memastikan proses penegakan hukum akan terus dikembangkan secara profesional berdasarkan alat bukti. Polri tidak hanya akan mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.
 
“Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut,” tegasnya.

Tim K3I Stamaops Polri Perkuat Penanganan Bencana Gempa di NTT

NTT - Tim K3I Stamaops Polri terus memperkuat pengawasan, koordinasi, serta dukungan operasional dalam penanganan bencana gempa bumi di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
 
Tim yang dipimpin Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana, S.I.K. tersebut melaksanakan rangkaian kegiatan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, dan Nagekeo.
 
Pada Jumat (21/8/2026), Irjen Pol. Laksana selaku Ketua Tim turut mendampingi kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah lokasi pengungsian di Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai. Kunjungan tersebut menyasar Kampung Waso, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, serta Desa Goloconggo, Kabupaten Manggarai.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Brigjen Pol. Tri Atmodjo Marawasianto bersama anggota melaksanakan konsolidasi di Mapolres Manggarai Barat sekaligus mempersiapkan logistik bantuan Polri untuk masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Ngada dan Nagekeo.
 
Pengiriman bantuan kemudian dilaksanakan menggunakan dua kendaraan kecil dan dua unit truk dengan pengawalan personel Brimob Polda NTT menuju wilayah Ngada dan Nagekeo.
 
Pada Sabtu (22/8/2026), Ketua Tim K3I Irjen Pol. Laksana melaksanakan peninjauan posko di Mapolres Manggarai Barat. Pada kesempatan tersebut, ia juga mewakili Polri menerima bantuan kemanusiaan dari Polda Jawa Tengah sebanyak 12 truk yang berisi berbagai kebutuhan untuk korban bencana. Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke tujuh kabupaten terdampak bencana di NTT.
 
Di Kabupaten Nagekeo, Tim K3I yang dipimpin Brigjen Pol. Tri Atmodjo Marawasianto bersama AKBP Isaac Koko Hosio dan Brigpol Fransisca Novitasari menyerahkan bantuan Polri kepada masyarakat terdampak melalui Polres Nagekeo.
 
Tim juga melakukan pengecekan sejumlah fasilitas pelayanan dan dukungan kemanusiaan yang didirikan Polri, di antaranya Mobil Water Treatment, Randurlap, Pos Kesehatan Polri, Pos Bhayangkari Peduli, Pos Trauma Healing, serta Pos Pengungsian Polri. Tim turut meninjau langsung pelaksanaan trauma healing bagi masyarakat, khususnya anak-anak terdampak bencana.
 
Sementara di Kabupaten Ngada, Tim K3I yang terdiri dari Kombes Pol. Bermen Junain Petrus Sianturi dan Kombes Pol. Wawan Setiawan menyerahkan bantuan Polri kepada masyarakat terdampak gempa melalui Polres Ngada serta melakukan pengecekan pendirian tenda pengungsian.
 
Selain kegiatan lapangan, Ketua Tim K3I juga melaksanakan rapat melalui Zoom Meeting bersama Kapolda NTT dan jajaran untuk membahas perkembangan penanganan bencana gempa, termasuk kondisi di lapangan serta kebutuhan dukungan bagi masyarakat terdampak.
 
Waastamaops Kapolri Irjen Pol. Laksana mengatakan, kehadiran Tim K3I Stamaops Polri merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh rangkaian penanganan bencana berjalan terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran.
 
“Kami memastikan penanganan bencana di NTT berjalan secara terkoordinasi, mulai dari kesiapan personel, posko, distribusi bantuan, pelayanan kesehatan hingga dukungan trauma healing bagi masyarakat. Yang paling utama adalah memastikan bantuan Polri benar-benar sampai dan dirasakan oleh masyarakat yang terdampak,” ujar Irjen Pol. Laksana.
 
Ia menegaskan, Polri akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan bencana bersama Polda NTT dan seluruh jajaran kewilayahan.
 
“Polri hadir untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dalam situasi bencana. Koordinasi dengan seluruh pihak akan terus diperkuat agar setiap kebutuhan masyarakat dapat segera direspons,” tambahnya.
 
Seluruh rangkaian kegiatan Tim K3I Stamaops Polri dalam penanganan bencana gempa di wilayah hukum Polda NTT berjalan dengan aman dan lancar.

Kapolri Resmikan Gedung KSPSI AGN Jatim

Surabaya - Setelah melalui proses pembangunan dan penataan, Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur kini hadir dengan wajah baru dan fasilitas yang lebih lengkap. Gedung tersebut resmi diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., sebagai wujud komitmen dalam mendukung aktivitas, pelayanan, serta pemberdayaan buruh di Jawa Timur.

Pembangunan Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur pertama kali dimulai pada tahun 1988 melalui semangat swadaya dan gotong royong para anggota yang dipelopori oleh Dendy Prayitno bersama rekan-rekan. Namun, sejak 1990, pembangunan terhenti akibat berbagai persoalan dan hambatan sehingga gedung belum dapat diselesaikan dan difungsikan secara optimal.

Setelah lebih dari tiga dekade, upaya penataan dan revitalisasi kembali dilakukan pada pertengahan tahun 2025 atas prakarsa Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Proses tersebut kemudian dilanjutkan hingga gedung akhirnya rampung pada 2026.

Peresmian oleh Kapolri menjadi penanda dimulainya pemanfaatan gedung yang selama puluhan tahun belum dapat berfungsi secara optimal. Gedung tersebut kini dilengkapi ruang organisasi, ruang rapat, aula yang dapat digunakan sebagai tempat pelatihan, klinik kesehatan, minimarket, serta ruang pemberdayaan UMKM.

Dalam sambutannya, Kapolri menyampaikan apresiasi kepada Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan seluruh jajaran KSPSI AGN Jawa Timur yang telah mendorong penyelesaian pembangunan dan revitalisasi gedung tersebut.

Kapolri berharap keberadaan gedung tidak hanya menjadi pusat aktivitas organisasi, tetapi juga menjadi rumah besar bagi buruh untuk memperjuangkan hak, meningkatkan kesejahteraan, serta membangun komunikasi yang konstruktif.

“Saya berharap gedung ini benar-benar menjadi rumah besar, tidak hanya bagi anggota KSPSI AGN Jawa Timur, namun juga bagi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia," ujar Kapolri.
 
Kapolri juga mendorong agar pascapembentukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di tingkat pusat, penguatan basis buruh dapat terus dikembangkan hingga tingkat provinsi. Pembentukan Sekretariat Bersama KBPBI pun diharapkan tidak hanya dilakukan di pusat, tetapi juga dikembangkan hingga daerah.
 
Menurut Kapolri, gedung tersebut perlu terus dioptimalkan sebagai sarana memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraan buruh, memberikan pelayanan dan konseling, serta menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai persoalan ketenagakerjaan secara konstruktif.
 
Selain itu, gedung tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog antara pengusaha dan buruh dalam menyelesaikan berbagai persoalan sehingga tercipta hubungan industrial yang kondusif serta iklim investasi yang lebih baik.
 
Kapolri menegaskan bahwa optimalisasi pemanfaatan gedung memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Polri berkomitmen hadir sebagai mitra strategis untuk menjaga stabilitas kamtibmas sekaligus mendukung terwujudnya hubungan industrial yang berkeadilan.
 
Peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur tersebut sekaligus menjadi momentum baru setelah puluhan tahun pembangunan sempat terhenti, sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi penguatan pelayanan, pemberdayaan, dan perjuangan buruh di Jawa Timur.

Kapolri Tinjau Baktikes di Gedung KSPSI Jatim, Layanan Kesehatan Dihadirkan Untuk Pekerja dan Masyarakat

Surabaya - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., meninjau pelaksanaan Bakti Kesehatan (Baktikes) Polri dalam rangkaian peresmian Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).

Baktikes menghadirkan berbagai pelayanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat, mulai dari poli gigi, penyakit dalam, mata, kandungan, hingga pelayanan kesehatan umum.

Kegiatan tersebut menargetkan pelayanan kesehatan kepada 1.000 orang sesuai jenis layanan yang disiapkan.

Kehadiran pelayanan kesehatan tersebut sejalan dengan harapan Kapolri agar Gedung DPD KSPSI AGN Jawa Timur tidak hanya difungsikan sebagai pusat kegiatan organisasi buruh, tetapi juga menjadi ruang pelayanan yang memberikan manfaat langsung bagi pekerja.

“Saya berharap gedung ini tidak hanya menjadi kantor bagi KSPSI AGN, tetapi juga menjadi rumah bersama bagi perjuangan pekerja,” kata Kapolri.

Gedung yang baru direvitalisasi tersebut juga telah dilengkapi klinik kesehatan sebagai salah satu fasilitas pelayanan, selain ruang organisasi, ruang rapat, aula, minimarket, serta ruang pemberdayaan UMKM.

Menurut Kapolri, keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelayanan dan konseling bagi pekerja, termasuk menjadi tempat untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan secara dialogis.

Selain Baktikes, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Bakti Sosial Polri berupa penyaluran 1.500 paket sembako kepada masyarakat penerima manfaat serta 20 paket tas dan alat tulis kepada anak yatim.

Rangkaian kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari semangat menjadikan gedung baru KSPSI sebagai pusat aktivitas yang tidak hanya memperkuat konsolidasi organisasi, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Kapolri Pimpin Upacara Hari Juang Polri 2026 di Surabaya, Kobarkan Semangat Perjuangan Polri untuk Mewujudkan Kemajuan Bangsa

Surabaya - Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., memimpin Upacara Hari Juang Polri Tahun 2026 di Monumen Polisi Istimewa, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/8/2026). Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang perjuangan Polisi Istimewa Surabaya sekaligus menghidupkan kembali semangat pengabdian Polri dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, dan mendorong kemajuan bangsa.

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus, bertepatan dengan peristiwa bersejarah Proklamasi Polisi yang dikumandangkan di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Peristiwa tersebut menjadi tonggak keteguhan sikap anggota Kepolisian untuk berdiri bersama Republik Indonesia dan mengambil bagian dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Sejarah mencatat, pada 20 Agustus 1945, Iptu Muhammad Jasin bersama anggota Polisi Istimewa Surabaya menyepakati pernyataan kesetiaan kepada Negara Republik Indonesia sekaligus menyusun teks Proklamasi Polisi. Sehari kemudian, Muhammad Jasin memimpin apel di Markas Polisi Istimewa Surabaya dan membacakan Proklamasi Polisi yang diikuti seluruh anggotanya.

Proklamasi tersebut tidak hanya menjadi pernyataan kesetiaan, tetapi juga menegaskan tekad Polisi Istimewa Surabaya untuk berjuang bersama rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Semangat itu diwujudkan melalui keterlibatan aktif Polisi dalam melucuti persenjataan Jepang, menyalurkan senjata kepada badan-badan perjuangan dan wilayah lain, hingga melakukan perlawanan terhadap Sekutu dalam rangkaian perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Dalam rangkaian upacara, Kapolri selaku Inspektur Upacara memimpin mengheningkan cipta dan membacakan Naskah Proklamasi Polisi. Pembacaan kembali naskah bersejarah tersebut menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan para pendahulu harus terus diwarisi dan diterjemahkan sesuai tantangan pada setiap zaman.

Jika pada masa awal kemerdekaan perjuangan Polri diarahkan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, maka saat ini semangat yang sama diwujudkan melalui upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Stabilitas keamanan menjadi salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan pembangunan. Karena itu, setiap pelaksanaan tugas Polri memiliki peran strategis dalam menciptakan rasa aman, menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan, serta mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa.

Momentum Hari Juang Polri sekaligus menjadi refleksi bagi seluruh personel untuk terus menjaga nilai keberanian, pengabdian, loyalitas, integritas, serta semangat pantang menyerah yang diwariskan para pendahulu. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting bagi Polri untuk menjawab berbagai tantangan tugas yang semakin kompleks sekaligus memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan Kepolisian yang semakin baik.

Semangat berjuang bersama rakyat yang ditunjukkan Polisi Istimewa Surabaya juga tetap relevan hingga saat ini. Kemajuan bangsa membutuhkan persatuan, stabilitas, serta sinergi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks tersebut, Polri terus mengambil bagian dengan menjaga keamanan, membangun kedekatan dengan masyarakat, dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Upacara Hari Juang Polri Tahun 2026 diikuti jajaran Polri dan dihadiri 203 tamu undangan dari berbagai unsur, mulai dari Mabes Polri, Forkopimda, Pemerintah Kota Surabaya, tokoh agama dan masyarakat, mahasiswa, akademisi, veteran, hingga keluarga besar Polri.

Peringatan di Kota Pahlawan tersebut menegaskan bahwa semangat perjuangan Polri tidak berhenti pada catatan sejarah. Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Polisi dikumandangkan, api perjuangan itu terus diwariskan kepada setiap generasi Bhayangkara untuk menjaga stabilitas, melayani masyarakat, serta memberikan pengabdian terbaik demi mendukung pembangunan dan mendorong Indonesia terus bergerak maju.