Polres Sanggau - Dalam rangka
memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel di
lingkungan Kepolisian, Tim Itwasda Polda Kalimantan Barat melaksanakan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025 terhadap tiga
satuan kerja sekaligus, yakni Polres Sanggau, Polres Landak, dan Polres
Sekadau.
Kegiatan ini berlangsung pada
Rabu, 25 Juni 2025 bertempat di Aula Graha Wira Pratama Polres Sanggau, Jalan
Jenderal Sudirman, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.
Evaluasi tersebut dipimpin
langsung oleh Ketua Tim II Parik 3 Itbid 2 Itwasda Polda Kalbar, AKP Dwi
Harjon, S.H., yang hadir bersama tim dan didampingi Kabag Log Polres Sanggau,
AKP Suwanto, S.H. Hadir pula para pejabat utama dari ketiga Polres yang menjadi
objek evaluasi, termasuk para Kasat dan perwakilan Bag, Sat, dan Sie.
Kegiatan dimulai pada pukul 08.40
WIB dengan pembukaan dan penyampaian arahan dari Tim Itwasda Polda Kalbar.
Dalam arahannya, AKP Dwi Harjon
menekankan pentingnya pelaksanaan evaluasi ini sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelaporan kinerja, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas publik di
tubuh Kepolisian, sesuai amanat reformasi birokrasi.
“Kegiatan ini bukan sekadar
pemeriksaan administrasi, tetapi lebih jauh adalah upaya kita bersama untuk
memastikan bahwa program kerja yang direncanakan benar-benar memberi manfaat
nyata bagi masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” ujarnya.
Evaluasi AKIP tahun 2025 ini
merujuk pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Setelah sesi pembukaan, kegiatan
dilanjutkan dengan pendalaman terhadap data dan dokumen dari masing-masing
satuan kerja. Tim evaluator menelaah berbagai laporan program kerja, hasil
capaian kinerja, penggunaan anggaran, serta efektivitas implementasi program-program
prioritas Kepolisian di wilayah hukum masing-masing.
AKP Dwi Harjon juga menambahkan
bahwa evaluasi ini merupakan instrumen penting dalam membentuk budaya kerja
yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar formalitas pelaporan.
Ia berharap seluruh satuan kerja
dapat menjadikan kegiatan ini sebagai pemicu untuk terus berbenah dan
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami harap hasil evaluasi ini
menjadi cermin dan bahan perbaikan. Tidak ada satuan kerja yang sempurna, tapi
dengan komitmen dan keterbukaan, semua bisa lebih baik,” tegasnya.
Selama pelaksanaan kegiatan,
seluruh rangkaian berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh semangat
kolaboratif. Para peserta menunjukkan keseriusan dalam menyajikan data serta
menjawab pertanyaan dari tim evaluator secara terbuka dan konstruktif.
Dengan
terselenggaranya evaluasi ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja
internal Kepolisian, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, serta
sinergi lintas satuan kerja di wilayah Polda Kalbar demi terwujudnya pelayanan
publik yang berkualitas dan berintegritas. (Dny Ard / Hms Res Sgu)
