Jakarta - Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., secara
langsung membuka kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Korlantas Polri yang
digelar pada Kamis (12/6).
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri menekankan
pentingnya peningkatan kualitas pelayanan lalu lintas, digitalisasi sistem,
serta komitmen kuat dalam menjaga keselamatan di jalan raya.
“Berbagai perbaikan harus terus
ditingkatkan, baik dari sisi operasional pelaksanaan operasi seperti Operasi
Ketupat kemarin, maupun pelayanan rutin berbasis digital. Hal ini untuk
memastikan kehadiran Polantas benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar
Kapolri.
Dalam Rakernis kali ini, Kapolri juga
memberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian yang dinilai berkontribusi
signifikan dalam mendukung program-program lalu lintas nasional.
“Digitalisasi akan diperkuat sehingga
pelayanan menjadi semakin mudah. Evaluasi terhadap hal-hal yang perlu
diperbaiki akan terus dilakukan demi pelayanan publik yang lebih baik,”
lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Korps Lalu
Lintas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menyampaikan
bahwa fokus utama Rakernis tahun ini adalah transformasi digital dan
pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
“Pencanangan ini adalah momentum
penting agar masyarakat lebih sadar akan keselamatan berkendara. Berdasarkan
data tahun 2024, sebanyak 26.839 jiwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu
lintas. Ini adalah keprihatinan kita bersama,” ungkap Irjen Agus.
Ia menambahkan, keselamatan lalu
lintas merupakan tanggung jawab bersama dan mencerminkan budaya serta
ketertiban bangsa. Oleh karena itu, Polantas terus berinovasi melalui penerapan
berbagai sistem digital seperti ETLE, EBPKP, ESDC, dan lainnya untuk
meningkatkan pelayanan dan efektivitas rekayasa lalu lintas.
Terkait masalah overdimensi dan
overload (ODOL), Irjen Agus menjelaskan bahwa pendekatan persuasif dan edukatif
tetap menjadi prioritas, sebelum penindakan hukum dilakukan.
“Fenomena ODOL ini sudah berlangsung
lama. Tahun ini, penegakan aturan akan lebih serius, namun tetap mendahulukan
edukasi. Dari 32.000 kendaraan yang terdata, 7.000 di antaranya terindikasi
overdimensi dan sekitar 17.000 kendaraan mengalami overload,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan beberapa wilayah
yang menjadi perhatian terkait pelanggaran ODOL, seperti Sulawesi Selatan, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan.
“Kami
tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari kementerian, akademisi, dunia usaha,
dan masyarakat sangat kami harapkan demi menciptakan lalu lintas yang aman,
tertib, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.
