Polres Sanggau - Dalam upaya
memperkuat ketahanan pangan nasional menuju visi Indonesia Emas Tahun 2045,
Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat Tahun
2025 dengan tema “Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”,
Selasa (15/7/2025).
Kegiatan strategis ini dilaksanakan di Ruang Babai Cinga,
Lantai 2 Kantor Bupati Sanggau, dan dihadiri oleh berbagai unsur Forkopimda,
termasuk Kapolres Sanggau, AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si.
Rakor ini dibuka langsung oleh
Bupati Sanggau, Drs. Yohanes Ontot, M.Si, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati
Sanggau, Susana Herpena, S.Sos., M.H, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Alian, S.ST, perwakilan BIN Daerah (Binda), para
Camat se-Kabupaten Sanggau, Kapolsek jajaran, serta para pengurus Apdesi dan
Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
Dalam sambutannya, Bupati Yohanes
Ontot menekankan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di
Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Sanggau. Menurutnya, program swasembada
pangan, khususnya jagung, merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Pusat
dan Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta mengurangi
ketergantungan pada impor pangan.
“Pemerintah telah mengeluarkan
berbagai kebijakan strategis untuk mendukung program swasembada ini, mulai dari
penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), program tanam serentak, hingga
kerja sama lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, dan para pemangku
kepentingan lainnya,” ujar Bupati.
Sementara itu, Kapolres Sanggau
AKBP Sudarsono, S.I.K., M.Si dalam pernyataannya menegaskan bahwa jajaran
Polres Sanggau siap mendukung penuh seluruh kebijakan dan program ketahanan
pangan yang telah dicanangkan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Polri tidak hanya bertugas
menjaga keamanan, namun juga harus berperan aktif dalam mendukung pembangunan
nasional, termasuk di sektor pangan,” tegasnya.
Kapolres Sanggau menambahkan
bahwa pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh Kapolsek jajaran untuk
aktif membangun komunikasi dengan Camat, Kepala Desa, dan penyuluh pertanian
guna mengawal program penanaman jagung serentak di wilayah masing-masing.
Menurutnya, sinergitas antara aparat keamanan dan masyarakat adalah kunci
suksesnya program tersebut.
“Polsek dan Bhabinkamtibmas di
lapangan harus mampu menjadi fasilitator antara pemerintah dan petani. Kita
ingin memastikan bahwa seluruh proses produksi pangan berjalan lancar, aman,
dan sesuai target,” ungkap AKBP Sudarsono.
Wakil Bupati Susana Herpena turut
menyampaikan bahwa Pemkab Sanggau akan terus memperkuat peran penyuluh
pertanian, karena mereka adalah ujung tombak dalam mengedukasi dan mendampingi
petani.
“Penyuluh harus menjadi agen
perubahan. Kami mendorong agar setiap kecamatan mampu mengembangkan inovasi
pertanian berbasis potensi lokal,” katanya.
Kesepakatan bersama yang tercapai
dalam forum Rakor ini menjadi komitmen kolektif antarinstansi untuk mendukung
Indonesia menuju swasembada pangan berkelanjutan. Seluruh unsur, mulai dari
pemerintah daerah, TNI-Polri, BINDA, Camat, hingga asosiasi desa, menyatakan
siap berkontribusi sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
Kepala DPM Pemdes Kabupaten
Sanggau, Alian, S.ST, menyebutkan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan
sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif para kepala desa dan aparat desa.
Oleh karena itu, pelibatan Apdesi dan perangkat desa menjadi salah satu strategi
utama.
Dalam penutupannya, Bupati
Yohanes Ontot secara simbolis membuka Rakor Camat Tahun 2025, seraya mengajak
seluruh elemen yang hadir untuk menjadikan momentum ini sebagai langkah awal
menuju kemandirian pangan lokal dan kontribusi nyata bagi Indonesia Emas 2045.
Selama kegiatan berlangsung,
suasana rapat berlangsung tertib, lancar, dan kondusif. Para peserta tampak
antusias memberikan masukan dan membangun sinergi lintas sektoral untuk
menyukseskan program swasembada pangan yang telah dirancang secara matang.
Dengan
semangat kolaboratif dan komitmen yang kuat, Kabupaten Sanggau diharapkan
menjadi percontohan nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan berbasis
daerah. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kemajuan bangsa dimulai dari desa
dan wilayah, melalui kerja nyata dan sinergi bersama. (Dny Ard / Hms Res
Sgu)
