Pontianak, Kalbar - Kapolri
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) Hanif Faisol Nurofiq tiba di Pontianak Kalimantan Barat dalam rangka
kunjungan kerja terpadu, pada Kamis petang (7/8).
Dalam kunjungan ini Kapolri
didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri yaitu Kabaharkam, Dankorbrimob,
As SDM, Aslog, Kakorlantas dan Kapusdokkes, sedangkan agenda yang akan
dilakukan dalam kunjungan kerja ini yaitu penanaman mangrove di pesisir Kabupaten
Mempawah, peninjauan Gerakan Pangan Murah Polri, serta meninjau titik rawan
kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat yang dijadwalkan besok,
Jumat (8/8).
Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit
Rismanto saat menyambut rombongan di Lanud Supadio menjelaskan bahwa ada tiga
agenda utama dalam kunjungan ini.
“Kapolri beserta Menteri LHK akan melakukan kegiatan penanaman mangrove bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di wilayah pesisir Mempawah sebagai bagian dari program rehabilitasi kawasan pesisir dan mitigasi perubahan iklim, selain itu rombongan dijadwalkan meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Polri di Polsek Mempawah Hilir sebagai bagian dari stabilisasi harga bahan pokok dan pengendalian inflasi jelang akhir tahun, Kapolri juga akan melakukan patroli udara menggunakan helikopter untuk memantau perkembangan titik api karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah Kalbar,” jelas Pipit.
Di kesempatan yang sama, Kabid
Humas Polda Kalbar Kombes Pol. Dr. Bayu Suseno menyampaikan bahwa Polda Kalbar
telah mempersiapkan pengamanan secara menyeluruh untuk mendukung kelancaran
kegiatan Kapolri dan Menteri LHK selama berada di wilayah hukum Kalimantan
Barat.
“Sejumlah personel dari berbagai
satuan telah disiagakan, baik di lokasi kedatangan, penanaman mangrove, titik
kegiatan gerakan pangan murah Polri, maupun sepanjang rute patroli udara agar
agenda berjalan aman dan kondusif,” ujar Bayu.
Kunjungan Kapolri dan Menteri LHK
ke Kalimantan Barat tidak hanya sebagai langkah simbolis, namun juga
mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam membangun sistem perlindungan
lingkungan yang tangguh dan partisipatif.
Melalui
kombinasi penegakan hukum, rehabilitasi ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat,
Kalbar diharapkan mampu menjadi wilayah percontohan dalam tata kelola
lingkungan yang berkelanjutan.
