Jakarta
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar audiensi dengan Menteri
Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat
(24/10/2025). Sejumlah pembahasan dan isu dibahas keduanya dalam kesempatan
tersebut.
Dalam
pertemuan tersebut, Sigit menekankan soal optimalisasi kepolisian dalam
penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Indonesia.
“Saya
baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi
dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan,” kata Sigit.
Menurut
Sigit, saat ini, Indonesia mulai memasuki musim hujan yang diprediksi terjadi
pada periode September hingga November 2025. Puncak musim hujan diperkirakan
berlangsung pada November 2025 hingga Februari 2026, yang dimulai dari wilayah
Indonesia bagian barat dan secara bertahap bergerak ke bagian timur. Namun,
karhutla masih harus diwaspadai di sejumlah titik.
“Meski
demikian, BMKG juga menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di
beberapa wilayah Indonesia di antaranya yang terjadi di Majalengka, Surabaya,
Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ujar Sigit.
Sigit
memapatkan, berdasarkan hasil monitoring titik hotspot pada periode Januari
sampai 22 Oktober 2025, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan
tinggi (confidence level high).
Menurutnya,
angka ini menurun sebanyak 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang
sama tahun 2024. Adapun wilayah dengan titik hotspot tertinggi terjadi di
wilayah Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
“Kondisi
ini disebabkan oleh rendahnya curah hujan, kondisi cuaca kering, angin kencang
yang menyebabkan penyebaran titik api dengan cepat serta karakteristik wilayah
yang sebagian besar merupakan lahan gambut,” ucap Sigit.
Sigit
memastikan, dalam penanggulangan Karhutla, Polri bersama stakeholders terkait,
termasuk Kementerian Kehutanan, telah melakukan langkah-langkah mitigasi untuk
mengoptimalkan penanggulangan Karhutla.
Pada
tahun 2025, Polri telah melaksanakan 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949
kegiatan patroli. Selain itu, hingga saat ini Polri bersama stakeholders
terkait telah membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di
beberapa wilayah rawan kebakaran hutan.
“Dalam
menghadapi ancaman karhutla yang berpotensi mengganggu stabilitas
lingkungan, ekonomi, dan sosial
masyarakat, Polri bersama Kementerian dan Lembaga terkait berkomitmen melakukan
langkah-langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” papar Sigit.
Upaya
tersebut diawali dengan peningkatan kesiapsiagaan personel dan Sarpras, serta
pendirian Posko Tanggap Darurat terpadu di wilayah rawan Karhutla.
“Kami
juga menerapkan early warning system dalam rangka monitoring dan deteksi dini
terhadap potensi Karhutla melalui pemanfaatan aplikasi Geospatial Analytic
Center (GAC), yang terpadu dan berkesinambungan dengan aplikasi instansi
lainnya seperti SiPongi (Kemenhut), Fire Danger Rating System, Himawari (BMKG),
dan TMAT (KLHK),” papar Sigit.
Kemudan,
melakukan patroli darat maupun udara terpadu yang melibatkan TNI, BPBD,
Manggala Agni, dan masyarakat peduli api untuk mendeteksi dan memverifikasi
titik hotspot secara real time. Ketika,
ditemukan adanya titik Karhutla, maka dilakukan upaya pemadaman dengan
melibatkan melalui personel dan Sarpras pada jalur darat ataupun operasi
modifikasi cuaca.
Selanjutnya,
Sigit menuturkan, terkait penegakan hukum, pihaknya mengedepankan tindakan
tegas dan profesional. Pada periode Januari sampai 23 Oktober 2025, Polri telah
menangani 86 kasus tindak pidana Karhutla dengan menetapkan 83 tersangka
perorangan.
“Adapun
modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan
usaha, khususnya perkebunan. Terakhir, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat
untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena selain dapat merusak
lingkungan, tindakan tersebut juga membahayakan kesehatan dan keselamatan
banyak orang,” tutup Sigit.
