Pontianak - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat (Kapolda Kalbar), Irjen Pol Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menerima
Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI beserta rombongan di Graha
Khatulistiwa, Mapolda Kalbar. (Rabu, 10/12/2025).
Dalam pertemuan strategis tersebut, Kapolda yang
didampingi Wakapolda Kalbar, Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar, serta Kapolres
Jajaran, memaparkan dinamika keamanan, tantangan geografis sebagai wilayah
perbatasan, hingga capaian penegakan hukum sepanjang tahun 2025.
Turut
hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar dan Kepala
BNNP Kalbar beserta jajaran.
Dalam
paparannya, Kapolda Kalbar menyoroti posisi Kalimantan Barat sebagai Provinsi
terluas kedua di Indonesia dengan garis perbatasan darat sepanjang 966 Km yang
berbatasan langsung dengan Malaysia.
“Kalimantan Barat memiliki karakteristik unik dan
menantang. Dengan 74 titik jalur tikus di perbatasan, potensi kerawanan seperti
penyelundupan narkoba, illegal mining, hingga masalah pekerja migran sangat
tinggi. Oleh karena itu, Polda Kalbar tidak bisa dianggap sebagai Polda tipe
kecil, mengingat luas wilayah dan kompleksitas masalahnya,” ungkap Kapolda
Kalbar.
Selain itu, juga ditegaskan perubahan mindset
penegakan hukum di tubuh Polda Kalbar.
“Kami menekankan perhatian serius dalam memberantas
kejahatan yang merugikan kekayaan negara seperti korupsi, illegal mining, dan
penyimpangan BBM. Namun, pendekatan kami saat ini telah bergeser dari paradigma
retributif ke restoratif.”
“Penegakan
hukum hari ini bukan lagi tentang memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi
bagaimana memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi
masyarakat. Terbukti, dari kasus korupsi saja, kami berhasil melakukan asset
recovery senilai Rp23,78 miliar untuk negara,” tegas Irjen Pol Pipit Rismanto.
Sepanjang
tahun 2025, Polda Kalbar telah memberikan reward kepada 319 personel
berprestasi, namun juga tidak ragu melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH) terhadap 29 personel yang melanggar kode etik berat.
Di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Kapolda
menyampaikan kebutuhan mendesak terkait pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara
serta penambahan kuota Perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP untuk
memperkuat manajerial di wilayah hukum Kalbar.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat
(Kabid Humas) Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, S.H., S.I.K.,
menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Polda Kalbar
untuk menyampaikan aspirasi demi optimalisasi pelayanan Publik.
“Kunjungan Reses Komisi III DPR RI ini adalah
bentuk pengawasan sekaligus dukungan legislatif terhadap kinerja Polri di
daerah.”
“Kami
berharap apa yang dipaparkan Bapak Kapolda, terutama mengenai kebutuhan sarana
prasarana dan kekhususan penempatan Personel di wilayah perbatasan, dapat
diperjuangkan di pusat. Tujuannya satu, agar Polda Kalbar semakin responsif,
kolaboratif, dan solutif dalam melayani Masyarakat.” Pungkas Bayu.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi pendalaman
antara anggota Komisi III DPR RI dengan jajaran Polda Kalbar, Kejati, dan BNNP
terkait isu-isu aktual di Bumi Khatulistiwa.
