Polda Kalbar - Berdasarkan peraturan Kapolri
nomor 17 tahun 2017 tentang perizinan, pengamanan dan pengendalian bahan
peledak komersil bahwa pengawasan penggunaan bahan peledak dilakukan secara
berjenjang mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai dengan Baintelkam Polri dan
tidak terlepas dari izin tambang yang diberikan oleh dinas ESDM Provinsi
Kalbar, artinya bahan peledak tersebut tidak diperkenankan digunakan diluar
daripada area izin pertambangan yang diberikan.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH, menuturkan Polda Kalbar saat ini
mengeluarkan izin kepemilikan, penguasaan dan penyimpanan serta pembelian dan
penggunaan Handak kepada 32 perusahaan, yang digunakan untuk usaha pertambangan
dan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta,
guna menunjang peningkatan pembangunan di wilayah kalbar.
Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Ibis
Pontianak, pada Rabu, 10 Oktober 2018. Kegiatan silahturahmi dengan pengguna
akhir Handak Komersil serta sosialisasi Pamwasdal Handak ini dihadiri Kepala
Dinas ESDM Prov Kalbar, para pengusaha perwakilan asosiasi pengusaha jasa
angkut handak, pengusaha pengguna akhir handak wilayah kalbar, para pejabat
Ditintelkam Polda Kalbar, para Kanit Ditintelkam Polda Kalbar, para Kasat
Intelkam jajaran Polda Kalbar dan tamu undangan lainnya.
“Silahturahmi ini sekaligus sebagai kegiatan
sosialisasi pengamanan, pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil
untuk wilayah Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2019
yang aman, damai dan sejuk,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH HM.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH HM, mengungkapkan
situasi Kamtibmas secara umum wilayah Kalimantan Barat sangat kondusif,
beberapa agenda Nasional yang terselenggara dapat terlaksana dengan lancar dan
sukses, hal ini tak lepas dari peran aktif dan kerjasama seluruh elemen baik
pemerintah, masyarakat dan elemen pendukung lainnya.
“Hal-hal yang sudah terjalin dan telah tersinergi
dengan baik perlu kita tingkatkan guna mendukung situasi kamtibmas yang lebih
kondusif lagi dan mewujudkan pembangunan nasional di Kalimantan Barat,” tutur
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH HM.
Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH HM menyambut baik kegiatan
Pamwasdal Handak yang dilaksanakan ini sebagai sarana untuk menjalin komunikasi
dan silahturahmi dan secara khusus dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan
informasi terkait pengawasan dan pengendalian bahan peledak komersil.
“Tantangan tugas yang akan dihadapi Polri kedepan
akan semakin kompleks dan beragam khususnya menghadapi pelaksanaan Pileg dan
Pilpres 2019, baik isue – isue primordial dan radikal menjadi ancaman yang
nyata ditahun demokrasi ini, dan derasnya globalisasi dan media sosial membawa
perubahan paradigma serta pola pikir masyarakat yang lebih agresif dan kritis,
ancaman ini harus kita hadapi mulai dari ambang gangguan dengan pola pro-aktif
sehingga gangguan nyata tidak hadir ditengah – tengah masyarakat,” Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH HM, menegaskan.
Keamanan adalah kebutuhan yang hakiki saat ini,
rasa aman adalah wujud dari permulaan dalam setiap kegiatan masyarakat, sudah
tentu keamanan juga sangat berpengaruh kepada iklim investasi/ekonomi.
Fluktuasi perkembangan ekonomi Kalimantan Barat
oleh Bank Indonesia tercatat bahwa
pertumbuhan ekonomi, Triwulan-1 2018 sebesar 5,17 % mengalami kenaikan di
Triwulan-2 sebesar 6,46 %, sedangkan pergerakan perkembangan ekonomi nasional
berdasarkan data badan pusat statistik sebesar 5,06 % di quartal pertama 2018
yang juga lebih tinggi dibanding quartal pertama 2017 yang hanya sebesar 5,01
%.
“Secara umum hal ini menunjukan bahwa
perkembangan ekonomi di kalimantan barat tumbuh dengan signifikan, tentunya hal
ini dampak dari terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif. Besarnya peran
keamanan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan menjadikan keamanan sebagai
kebutuhan yang hakiki saat ini, sektor keamanan adalah salah satu sektor utama
dan pendahulu dalam setiap rangkaian kegiatan baik dimasyarakat dan
pemerintahan,” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH HM.
Kamtibmas juga menjadi program prioritas
pemerintah di Kalimantan Barat dalam RPJMD Provinsi, yang difokuskan menjadi
pembangunan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum
dan HAM, pengembangan sistem penanggulangan bencana, peningkatan perlindungan
masyarakat dan terbangunnya harmonisasi kelompok masyarakat.
Program ini sejalan dengan kebijakan Polda Kalbar
dan akan menjadi penunjang dalam pembangunan di Kalimantan Barat, sehingga arah
pembangunan akan terlaksana sesuai dengan rencana.
Dalam kesempatan ini juga, Kapolda Kalbar
berpesan kepada para Kasat Intel dan para pengemban fungsi intelegen, untuk
lebih meningkatkan lagi pengawasan terkait keamanan di Kalbar. Dalam Pileg dan
Pilpres 2019 ini ada 16.218 TPS yang akan diamankan dimana akan ada 5 kotak
surat suara.
“Setidaknya nanti satu orang pemilih memerlukan
waktu yang lebih lama dalam melihat 5 lembar surat suara di ruang pecoblosan di
TPS, sehingga waktu pelaksanaan pengamanan TPS akan semakin lama dibanding
Pilkada atau Pemilu yang lalu” tutur Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat,
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH HM.
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau
