Polda
Kalbar
- Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi
Haryono SH MH memaparkan, secara umum dalam pelaksanaan tugas kepolisian pada
tahun 2018 lalu Polda Kalbar memiliki program 100 hari kerja Kapolda Kalbar
jilid I hingga jilid III. Program 100
hari kerja Kapolda Kalbar adalah pola yang mengedepankan pro-actif policing
selain pola preventifitas juga melakukan kegiatan law enforcement yang telah
berhasil mengungkap angka kejahatan konvensional sebanyak 5.903 kasus.
Demikian
juga dalam pengungkapan kasus transnational crimes, kejahatan lingkungan,
kekayaan negara dan narkoba selama 2018 dapat diungkap sebanyak 2.052
kasus. Dibanding tahun 2017 hanya 1.502
kasus meningkat ± 27 persen. Dengan
jumlah tersangka sebanyak 1.011 orang yang terdiri dari pria 915 orang dan
wanita 96 orang.
“Program
jilid I sampai dengan jilid III itu merupakan program top down. Untuk tahun
2019 kita melakukan pola berbalik, yaitu: pola dengan konsep buttom up
mengedepankan polsek sebagai lini terdepan dalam pelaksanaan Harkamtibmas, dan
Bhabinkamtibmas sebagai unjung tombak dalam pelayanan prima kepada masyarakat,”
kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs
Didi Haryono SH MH, pada saat pengarahan Kabaharkam Mabes Polri, di Mapolda
Kalbar, Rabu, 13 Maret 2019.
Penegakan
hukum yang menjunjung kearifan lokal (humanis) dengan program-program unggulan,
sebagai berikut:
1. Keberadaan Pos Kamling yang diawaki dan
dilengkapi dengan personel yang mumpuni dan sarpras yang memadai di setiap desa
2. Pola Siskamling yang modern di setiap desa
3. Membangun sinergitas polri dengan perangkat
desa dalam kebersamaan penyelesaian masalah-masalah sosial
4. Menjaga dan menegakkan aturan hukum dalam
pengelolaan lingkungan hidup dari pencemaran terhadap air, udara, tanah, lembah
dan sungai
5. Mendeteksi diri terhadap lokasi- lokasi yang
rawan bencana alam dan upaya-upaya penyelamatan diri dan evakuasi sebagai aspek
security yang berjalan pararel dengan aspek prosperity maka program prioritas
polda kalbar tersebut sejalan dengan (rencana pembangunan jangka menengah
daerah) rpjmd yang sedang dilaksanakan oleh gubernur kalbar untuk memperbanyak
dan mewujudkan desa mandiri di wilayah kalimantan barat.
“Dalam
menghadapi agenda Pemilu 2019 Polda Kalbar menjadikan pola pengamanan Pilkada
2018 yang dilaksanakan pada tahun lalu sebagai tolok ukur dalam menjaga situasi
Kamtibmas. Hal ini dibuktikan dengan indek kerawanan pemilu tahun 2019 untuk
wilayah Kalbar tidak lagi menjadi daerah terawan dan pelaksanaan pilkada tahun
lalu aman, lancar dan sukses,” ujar Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat
Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH memaparkan, ada 6 langkah-langkah
strategis yang bersinergi secara polisional yang telah dan tengah
dilaksanakan Polda Kalbar dalam kaitan
pengamanan Pemilu 2019 di Kalimantan Barat antara lain, yakni rapat pembentukan satgas pemilu damai dengan
para stake holder dan para pengurus parpol,
cipta kondisi dengan melaksanakan kkyd baik pre-emtif, preventif,
penindakan dan penegakan hukum, simulasi pengamanan Kota Pontianak
(Sispamkota), terkait kerawanan pemilu,
apel gelar pasukan bersama dalam rangka operasi Mantap Brata 2019,
deklarasi damai Pemilu 2019 bersama-sama dengan jajaran TNI dan penyelenggara
pemilu lainnya serta, elemen masyarakat dan stake holder terkait se- Kalimantan
Barat.
“Mengoptimalkan
kembali satgas- satgas yang telah dibentuk saat pilkada 2018 (satgas kemitraan,
satgas media social, satgas perwabkeu, satgas rumah adem dan satgas gakkum)
serta terakhir adalah satgas doa,” kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dalam
melaksanakan pelayanan kepolisian kepada masyarakat jajaran direktorat di bawah
Baharkam sampai ke pelosok desa, dengan mempertimbangkan luas wilayah provinsi
Kalimantan Barat sebagai wilayah terluas ke-4 di indonesia yang didominasi
wilayah perairan, dengan jumlah desa sebanyak 2.031 desa dan 99 kelurahan,
serta strategi penempatan personel.
“Dikategorikan
sebagai desa/kelurahan sangat rawan, rawan, kurang rawan dan aman. Sehingga
kegiatan polisional Bhabinkamtibmas yang mengembangkan fungsi pre-emtif dan
preventif dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalbar, guna membangun
situasi kamtibmas yang kondusif mulai dari pencegahan dini,” ujar Kepala
Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur Jenderal Polisi Drs Didi Haryono
SH MH.
Para
bhabinkamtibmas di wilayah perkotaan Bhabinkamtibmas yang berjumlah 867 personel, maka langkah-langkah,
yang pemetaan desa yang (Pontianak dan Singkawang) sudah mendeklarasikan pola
Bhabinkamtibmas 5 menit, hal tersebut adalah bentuk improvisasi kongkrit dalam
meningkatkan pelayanan kepolisian yang promoter dan prima.
“Pola
sinergi jajaran TNI dan Polri di Kalimantan Barat guna menjaga situasi
Kamtibmas yang kondusif dan mendukung pembangunan nasional kami bersama- sama
berkomitmen untuk mengedepankan zero illegal dan zero tolerance di Kalimantan
Barat dengan fokus bidang law enforcement, social maintenance, public trust
serta partnership,” ucap Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Inspektur
Jenderal Polisi Drs Didi Haryono SH MH.
Dalam
kaitan pengamanan Pilpres dan Pileg 2019 untuk menjaga stabilitas Kamtibmas
yang kondusif dengan pola sinergis, jajaran TNI dan Polri di Kalbar, telah
berkomitmen untuk menciptakan Kalimantan Barat sebagai provinsi teraman selama
penyelenggaraan pesta demokrasi 2019.
Sementara
itu, Kepala Badan Pemeliharaan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH
M.Hum, menjelaskan dalam melaksanakan tugas opsnal Polri menggunakan prinsip-prinsip sebagai pedoman
bagi penyelenggara. Di antaranya adalah
mengutamakan pencegahan, suatu sikap/pandangan yang dilandasi pemikiran
bahwa pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan atau penindakan.
”Keterpaduan
penyelenggaraan tugas opsnal Polri didasarkan kepada pertimbangan bahwa masalah
pembinaan Kamtibmas akan melibatkan pihak yang terkait dengan berbagai
kepentingan dan kewenangannya,” kata Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan
(Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal
Polisi Drs Moechgiyarto SH M.Hum.
Kepala Badan
Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri
Komisaris Jenderal Polisi Drs Moechgiyarto SH M.Hum kembali menjelaskan,
efektif dan efisien juga sebagai upaya
pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaan
tugas opsnal Polri harus dipertimbangan adanya keseimbangan yang wajar
antara hasil dengan upaya dan saran yang digunakan. “Pelaksanaan tugas opsnal Polri tidak menunggu munculnya sasaran yang akan
dihadapi, akan tetapi secara aktif berusaha untuk menemukan permasalahan yang
akan dijadikan sasaran,” ujar Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam)
Polri Komisaris Jenderal Polisi Drs
Moechgiyarto SH M.Hum.
Penulis : Cucu Safiyudin S.Sos SH MH
Publish : Humas Polres Sanggau