Polres Sanggau - Menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan
(Karhutla) di musim kemarau 2025, Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar Rapat
Koordinasi Teknis Penanganan dan Pengendalian Karhutla pada Rabu (30/7/2025)
pagi, bertempat di Ruang VIP Sabang Merah, Kantor Bupati Sanggau.
Rapat ini digelar untuk memastikan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam
mengantisipasi dan menangani Karhutla yang berpotensi menimbulkan bencana kabut
asap.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sanggau, Drs. Yohanes
Ontot, M.Si, dan dihadiri oleh Asisten Deputi Wilayah Perbatasan Kemenko
Polhukam RI Kolonel Inf Heri Budi Purnomo, serta jajaran Forkopimda, OPD, BPBD,
TNI, Polri, Manggala Agni, UPT KPH, camat, lurah, kepala desa hingga kepala
puskesmas se-Kabupaten Sanggau yang hadir secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Ontot menekankan bahwa pengendalian
Karhutla bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi harus menjadi kerja
kolektif seluruh elemen masyarakat.
“Perubahan paradigma penanganan bencana harus dimulai dari sekarang,
karena bencana adalah urusan kita bersama,” tegasnya.
Bupati juga mengungkapkan keprihatinannya atas jumlah hotspot yang
terpantau oleh BMKG Kalbar. Berdasarkan pencitraan satelit pada 28 Juli 2025,
terdapat 111 titik panas di wilayah Kabupaten Sanggau. Lima kecamatan yakni
Balai, Kapuas, Meliau, Tayan Hilir, dan Toba disebut sebagai kawasan dengan
potensi Karhutla tertinggi.
Situasi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan
status Siaga Darurat berdasarkan SK Bupati Sanggau Nomor: 251/BPBD/2025
tertanggal 21 Juli 2025. Bahkan, status tersebut dapat ditingkatkan menjadi Tanggap
Darurat jika eskalasi Karhutla semakin memburuk di lapangan.
“Kami juga telah memutuskan pembentukan dan aktivasi Komando Satuan
Tugas Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla yang akan terdiri dari lintas
sektor. Semua unsur harus bersinergi dengan pendekatan kolaboratif,” papar
Bupati Sanggau.
Sementara itu, Asisten Deputi Kemenko Polhukam RI, Kolonel Inf Heri Budi
Purnomo menyampaikan bahwa Sanggau menjadi salah satu wilayah di Kalbar yang
menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa Karhutla sudah menjadi
isu nasional dan sorotan internasional, terutama jika melibatkan korporasi.
“Kita tidak ingin Kabupaten Sanggau menjadi perhatian negatif negara
tetangga akibat kabut asap,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Pusat melalui BNPB telah menggelar tiga
jenis operasi besar yaitu patroli udara, modifikasi cuaca, dan water bombing di
wilayah terdampak.
Penanganan Karhutla harus dilakukan dengan cepat dan efisien karena
beberapa wilayah, termasuk Sanggau, mengalami kesulitan akses air dan medan
yang berat.
Dandim 1204/Sanggau, Letkol Inf Subandi dalam paparannya menyampaikan bahwa Kodim memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah daerah menangani Karhutla secara langsung.
“Karhutla bukan hanya tugas BPBD. Seluruh unsur TNI dan stakeholder
harus bergerak aktif,” katanya.
Senada dengan Dandim 1204/Sanggau, Kabag Ops Polres Sanggau, AKP PSC
Kusuma Wibawa, S.H., M.A.P menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan kekuatan
penuh untuk mengantisipasi Karhutla. Polres Sanggau telah membentuk Pleton
Siaga Karhutla dengan 107 personel dan Regu Siaga di 15 Polsek dengan total 348
personel.
“Kami juga telah membentuk posko siaga, melakukan patroli preemtif dan
preventif, serta menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum. Pemberdayaan tokoh
adat dan tiga pilar juga terus kami dorong untuk menyentuh langsung masyarakat,”
jelas Kabag Ops.
Ia menambahkan, dalam strategi penanganan, Polres Sanggau telah membuat
rayonisasi wilayah rawan, mendirikan embung-embung air di titik rawan api,
serta menyiagakan sarana dan prasarana pendukung di seluruh jajaran Polsek.
“Kami juga telah memetakan zona rawan Karhutla berdasarkan potensi
kemudahan terbakar dan kondisi meteorologis yang kami pantau hingga 3 Agustus
2025,” lanjutnya.
Dalam sesi penutupan, AKP Kusuma Wibawa menyampaikan bahwa Polres
Sanggau siap bekerja sama lintas sektor dan terus menjalin koordinasi dengan
BPBD, TNI, serta semua pemangku kepentingan.
“Langkah cepat, koordinasi aktif, dan responsif terhadap informasi
hotspot adalah kunci utama kita dalam mencegah bencana kabut asap di Sanggau,”
pungkasnya.
Rapat koordinasi ini menjadi bentuk konkret pelaksanaan Surat Edaran
Gubernur Kalbar dan tindak lanjut rapat nasional bersama Kemenko Polhukam dan
BNPB. Fokus utama rapat adalah membangun kesiapsiagaan terpadu dan sinergi
lintas sektor agar ancaman Karhutla tidak berubah menjadi bencana nasional.
Dengan semangat gotong
royong, Pemerintah Kabupaten Sanggau optimis bahwa melalui langkah-langkah
konkret dan komitmen bersama seluruh pihak, Karhutla dapat dicegah,
dikendalikan, dan ditangani secara tepat demi melindungi masyarakat,
lingkungan, serta keberlangsungan hidup generasi mendatang. (Dny Ard / Hms
Res Sgu)
