Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memaparkan capaian bidang
operasional sepanjang tahun 2025 dalam rilis akhir tahun sebagai langkah
reflektif dan bentuk akuntabilitas kinerja Polri kepada masyarakat. Paparan ini
tidak sekadar menyajikan data dan angka, tetapi menggambarkan kehadiran Polri
dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang presisi di
seluruh penjuru negeri.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol Fadil Imran
menyampaikan bahwa sepanjang 2025, Polri telah melaksanakan 5 operasi terpusat
dan 265 operasi kewilayahan. Operasi tersebut tidak hanya berfokus pada agenda
nasional berskala besar seperti Operasi Ketupat dan Operasi Lilin, tetapi juga
memperkuat kemandirian wilayah melalui ratusan operasi di tingkat polda untuk
menjawab tantangan spesifik di masing-masing daerah.
“Rilis akhir tahun ini adalah bentuk pertanggungjawaban Polri kepada
masyarakat. Ini refleksi kinerja kami sepanjang 2025 dalam mengoptimalkan
pemeliharaan kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan
hukum yang presisi,” ujar Komjen Pol Fadil Imran.
Ia menegaskan bahwa keamanan nasional tidak dapat dibangun oleh Polri
sendiri. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan stabilitas
yang berkelanjutan. Sepanjang 2025, Polri menjalin kerja sama dengan 5
kementerian, 4 lembaga, dan 2 unsur non-lembaga guna memastikan sistem keamanan
nasional yang komprehensif dan inklusif.
Menurutnya, stabilitas keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan pengamanan berbagai agenda nasional
dan internasional menjadi bukti bahwa keamanan merupakan investasi strategis.
“Keamanan adalah investasi ekonomi. Pengamanan World Water Forum
terbukti meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali sebesar 8,23 persen. Begitu
pula pengamanan kunjungan Paus Franciscus yang menunjukkan Indonesia sebagai
negara yang damai dan toleran di mata dunia,” jelasnya.
Komjen Fadil menambahkan, Polri memastikan setiap event besar yang
diamankan mampu memberikan dampak positif langsung bagi perekonomian rakyat.
Dalam aspek reformasi operasional, Polri menegaskan bahwa perubahan
tidak hanya menyentuh taktik di lapangan, tetapi juga filosofi mendasar tentang
kehadiran negara dalam ruang-ruang demokrasi. Polri menempatkan penyampaian
pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, dengan peran
Polri sebagai penjamin dan pelayan keamanan publik.
Polri secara terbuka mengakui adanya kritik publik terkait penggunaan
kekuatan yang dinilai tidak proporsional serta lemahnya fungsi negosiasi di
lapangan. Kritik tersebut menjadi titik balik bagi institusi untuk melakukan
pembenahan secara menyeluruh.
“Kami berani mengakui kritik sebagai bagian dari proses transformasi.
Dari situ kami melakukan pergeseran pendekatan, agar pengamanan tidak lagi
berorientasi pada kekuatan semata, tetapi pada kepercayaan,” tegas Komjen
Fadil.
Dalam dokumen kebijakan terbaru, Polri menetapkan tiga pilar utama
pengamanan, yakni pendekatan dialogis berbasis hukum, proporsionalitas
penggunaan kekuatan, serta integritas dan legitimasi. Ketiga pilar tersebut
ditujukan untuk memastikan akuntabilitas institusi sekaligus menghadirkan
sentuhan humanisme dalam setiap pelaksanaan tugas.
Sejalan dengan itu, Polri juga menggeser paradigma pengamanan aksi
massa. Dari pendekatan crowd control yang represif, menuju crowd management,
hingga paradigma ideal berupa mutual respect, di mana polisi hadir sebagai
mitra publik dan masyarakat menghormati kehadiran polisi karena merasakan niat
baik serta orientasi solusi.
“Pengamanan aksi tidak boleh lagi dilihat dari jumlah pasukan, tetapi
dari kualitas interaksi antara polisi dan masyarakat. Inilah pendekatan yang
lebih manusiawi dan berorientasi ke depan,” ungkapnya.
Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri juga berperan aktif dalam
penanggulangan bencana. Sepanjang 2025 tercatat ribuan kejadian bencana, dengan
tanah longsor dan angin puting beliung sebagai bencana yang paling dominan.
Jawa Tengah menjadi wilayah dengan frekuensi bencana tertinggi.
Fokus utama Polri diarahkan pada kecepatan respons berbasis pemetaan
kekuatan personel agar bantuan dapat tiba lebih cepat saat bencana terjadi.
Saat bencana melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di akhir tahun,
Polri hadir tidak hanya dengan personel, tetapi juga solusi konkret.
Di Aceh, tercatat 18 kabupaten/kota terdampak berat, dengan 133.000
rumah rusak dan 377.200 pengungsi. Polri mengerahkan 11.357 personel gabungan,
menyalurkan 2.337,6 Ton bantuan kemanusiaan, serta membangun 261 sumur bor
untuk menjamin akses air bersih bagi masyarakat terdampak.
“Polri berkomitmen hadir
tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi hingga tahap pemulihan. Karena
sejatinya tugas Polri bukan hanya menegakkan hukum, tetapi juga menegakkan
kepercayaan publik,” pungkas Komjen Pol Fadil Imran.
