Jakarta
- Jumat, 6 Februari 2026, Polri menyelenggarakan rapat koordinasi bersama
Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank
Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional
melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini
dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir,
sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah
Indonesia.
Rakor
yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas
Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri selalu wakil
posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
“Kami
melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya, Indonesia
berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor
ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke
depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di
sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi
kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri
memfasilitasi akses Poktan ke perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat,
tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk
kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Danang
Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari
Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond
senilai 180T rupiah untuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian termasuk
ekosistem pertanian Jagung.
Tidak
hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan
perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan
hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap
hasil panen dengan harga lebih baik.
Pelaksanaan
pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal
nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan
Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerintah tahun 2026
dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.
“Fokus
kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan
Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di
Kalsel, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak ke petani
jagung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen
Langgeng Purnomo selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
Program
ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan
tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan
manajerial yang tepat, diharapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat
waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
Melalui
rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat
memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dan mensejahterakan petani
jagung Indonesia.
